2018, Wilayah Kumuh di Pangkalpinang kembali Akan dihitung

Koordinator pendamping program Kotaku Pangkalpinang, Aromzi mengatakan akhir 2017 atau awal 2018 akan di hitung luas wilayah kumuh terbaru.

2018, Wilayah Kumuh di Pangkalpinang kembali Akan dihitung
Bangka Pos / Idandi Meika Jovanka
Kegiatan motivasi relawan Kotaku 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA –Koordinator pendamping program Kotaku Pangkalpinang, Aromzi mengatakan  akhir 2017 atau awal 2018 mendatang kembali akan di hitung luas wilayah kumuh terbaru. 

Sejauh ini berdasarkan SK Walikota tahun 2014 wilayah kumuh di Pangkalpinang sebanyak 196,2 hektar di 14 kelurahan dan belum ada pembaharuan data wilayah kumuh terbaru.

Perihal pembaharuan data wilayah kumuh terbaru, Aromzi mengatakan belum ada revisi sebab tahun 2015-2017 ada intervisi sendiri dalam mengurangi kawasan kumuh. Sebab, sejauh ini belum ada format baku dari kementrian terkait perumusan penghitungannya.

Aromzi menyebutkan sejumlah program dalam rangka mengurangi kawasan kumuh di Pangkalpinang mendapatkan anggaran pendanaan APBN 2017,tipe  S Pemerintah Kota, sektor reguler dan vertikal sehingga diperlukan kolaborasi.

Dikatakannya ada dua  jenis program Kotaku, yakni fisik dan sosial. Kegiatan fisik meliputi penataan kawasan kumuh, seperti jalan,pengadaan tempat sampah, dan sepaket penataan termasuk penghijauan penanaman.

Lalu, program sosial terkait peningkatan kapasitas masyarakat perihal kontribusi mereka pada pengurangan kawasan kumuh.

" Tahun 2017, ada 11 kelurahan dari 14 mendapatkan bantuan dana investasi sebesar 500 juta perkelurahan. Total seluruh kelurahan mendapatkan 5,5 M,” ujar Aromzi

Berbicara mengenai kontribusi masyarakat atau relawan, Aromzi megatakan ada dua skala yakni lingkungan dan kota.

Jika, skala lingkungan bersifat swakelola lalu skala kota bersifat kontekstual seperti wilayah gedung nasional. Penangannya tidak fokus ke fisik saja tetapi ekonomi dan sejumlah aspek lainnya.

“Ada 8 kelurahan mendapatkan dana PPMK untuk penangan secara fisik sebesar 5,5 juta rupiah. Lalu, 28 kelurahan untuk pencegahan kumuh sejumlah 8 juta rupiah,” jelas Aromzi.(*)

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved