Video : Meski Terdakwa Kembalikan Uang Negara Rp 2 M, Kajati Babel Malah Bilang Begini

Penindakan tindak pidana korupsi itu kita justru bukan hanya mengutamakan pemidanaan terhadap fisik atau badan seseorang hingga

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Pengenaan sanksi pidana terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang khususnya para koruptor yang terbukti dinyatakan melanggar Undang-Undang (UU) tidak mesti mengedepankan sanksi jeratan hukuman hingga menjebloskan ke sel penjara.

"Penindakan tindak pidana korupsi itu kita justru bukan hanya mengutamakan pemidanaan terhadap fisik atau badan seseorang hingga menjebloskanya ke penjara tetapi kita harus mengutamakan pengembalian keuangan negara," kata kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel), Aditya Warman SH MH di hadapan wartawan usai menggelar konferensi pers, Rabu (20/12/2017) sore di ruang aula utama gedung Kejati Babel.

Ditegaskan Aditya Warman tindakan pengembalian uang kerugian negara tersebut dalam hal perkara tipikor sesungguhnya dapat dilakukan sebelum suatu perkara tipikor tersebut naik ke tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan maupun pada saat penuntutan termasuk pada saat tahap eksekusi dilakukan.

"Karena ini terdakwa ini (Suwidi alias Awe--red) dalam persidangan memiliki itikat baik dalam persidangan maka pada saat proses penuntutan dan uang itu (total kerugian negara Rp 2 M--red) sudah dikembalikanya," terangnya.

Ketika disinggung soal bagaimana dampak terhadap terdakwa, Awe selaku direktur CV Biliton Makmur kini terseret dalam perkara tipikor dana bantuan bergulir LPDB Kementerian Koperasi-UKM tahun anggaran 2013 di Kabupaten Belitung bila sudah mengembalikan total kerugian uang negara sebesar Rp 2 M, apakah nantinya terdakwa mendapatkan jaminan keringanan sanksi hukuman pidana.

"Itu belum tentu cuma ini bisa menjadikan bahan pertimbangan hal yang meringankan bagi terdakwa (Awe--red)," tegasnya.

Pernyataan yang diungkapkan orang nomor satu di institusi kejaksaan Babel tersebut disampaikan Aditya di hadapan wartawan atau di sela-sela kegiatan konferensi pers yang digelar di ruang aula utama gedung Kejati Babel, Rabu (20/12/2017) sore terkait kegiatan pengembalian uang kerugian negara dari perkara LPDB di Belitung saat itu senilai Rp 1,7 M atau sisa total uang kerugian negara sebesar Rp 2 M.

Dalam perkara tipikor ini pun pihak penyidik kejaksaan pun sebelumnya telah menetapkan sedikitnya 2 orang tersangka lainnya yakni pegawai asal LPDB Kementerian Koperasi-UKM selain Awe.

Perkara Tipikor ini pun sampai saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (Tipikor) Pangkalpinang, rencananya awal bulan Januari 2018 mendatang akan dilanjutkan sidang tuntutan. (*)

Penulis: ryan augusta
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved