Soal Rencana Zonasi LKPI Bangka Tetap Minta Pertambangan Laut Dihentikan

walaupun ada yang menyetujui penambangan tetap jalan mengatas namakan LKPI, itu adalah kepentingan pribadi

Ist
Audiensi LKPI bersama perwakilan masyarakat nelayan Kabupaten Bangka dan KabupKabupaten Bangka Barat di Kantor DPRD Provinsi Babel, 6 Desember 2017 lalu, dengan materi, supaya aktivitas pertambangan di laut dihentikan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI) Bangka, tetap menyikapi tentang penyusunan dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), yang dibahas dalam konsultasi publik yang digelar 29 Desember 2017 lalu, di ruang Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.

Sikap dari LKPI Bangka tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat nelayan, meminta aktivitas penambangan di laut tetap dihentikan.

"Karena ini (Sikap LKPI) sudah sejalan dengan keputusan Direktur Esksekutif LKPI Pusat sebagai pimpinan tertinggi LKPI," kata Direktur LKPI Bangka Hanif kepada bangkapos.com,  Jumat (5/1/2018).

Dikatakan Hanif, walaupun ada yang menyetujui penambangan tetap jalan mengatas namakan LKPI, itu adalah kepentingan pribadi.

Tapi pada intinya LKPI tetap menyuarakan kepentingan nelayan, karena LKPI hadir untuk nelayan dan tetap menyuarakan kepentingan nelayan.

Menurut Hanif, sebelumnya LKPI bersama perwakilan masyarakat nelayan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat, telah menggelar asuransi dengan DPRD Provinsi Babel di Kantor DPRD Provinsi Babel, 6 Desember 2017 lalu, dengan materi, supaya aktivitas pertambangan di laut dihentikan.(*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved