Waspada Investasi Bodong, Komisi II Konsultasi Ke OJK

Komisi II DPRD Kabupaten Bangka mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Kamis (4/1/2017) di Palembang.

Waspada Investasi Bodong, Komisi II Konsultasi Ke OJK
(ist/dok sufiyan)
Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangka berfoto bersama dengan Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Panca Hadi Suryatno dan Deputi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Saptono saat berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Kamis (4/1/2017) pada di Palembang.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisi II DPRD Kabupaten Bangka mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumbagsel, Kamis (4/1/2017) di Palembang.

kedatangan mereka untuk berkonsultasi terkait tupoksi Satgas Waspada Investasi (Satgas WI) guna memproteksi masyarakat dari ajakan perusahaan investasi ilegal yang ijinnya tidak jelas, dengan modus operandinya menawarkan dan menjanjikan imbalan hasil atau return sangat tinggi kepada masyarakat.

Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka diketuai Imelda, dengan Anggota Sufiyan, Surya Erni dan Khairul diterima langsung oleh Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Panca Hadi Suryatno dan Deputi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Budi Saptono.

Melalui juru bicara Komisi II DPRD Kabupaten Bangka, Sufiyan menjelaskan konsultasi tersebut terkait maraknya praktek-praktek yang dijalankan oleh oknum perusahaan investasi dengan menawarkan produk investasi ilegal (bodong) dan imbalan hasil tinggi kepada masyarakat di Kabupaten Bangka.

"Ini jelas sangat merugikan masyarakat yang tidak paham investasi," ungkap Sufiyan melalui rilisnya, Jumat (5/1/2017) kepada bangkapos.com.

Dijelaskan Sufiyan,dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 setidaknya ada beberapa perusahaan yang telah merugikan masyarakat terkait investasi bodong.

Diantaranya Partrial Member dan Dream for Freedom, UN SWISSINDO, FIRST TRAVEL juga masih ada perusahaan yang menjalankan praktek skeme ponzi atau money game dengan merekrut sejumlah calon nasabah secara berantai.

"OJK mengimbau jika ada perusahaan diduga menjalankan praktek semacam itu segera laporkan kepada satgas waspada investasi dengan nomor hotline 1500655," tegas Sufiyan.

Ditambahkan Sufiyan, selama ini telah banyak masyarakat yang dirugikan menjadi korban namun enggan melapor kepada pihak berwajib.

Dia juga mempertanyakan peran satgas dan mekanisme pelaporan serta penegakan hukum terhadap perusahaan tersebut.

Sufiyan menyarankan kepada OJK untuk terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk investasi yang aman sehingga tidak tertipu.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved