Irwansyah Mundur dari Jabatan Wali Kota Pangkalpinang

Wali Kota Pangkalpinang, M Irwansyah mengajukan surat pengunduran diri seiring keikutsertaannya di Pilgub Sumsel.

Irwansyah Mundur dari Jabatan Wali Kota Pangkalpinang
Bangkapos.com/dok
Walikota Pangkalpinang M Irwansyah 

"Kenangan tidak terlupa itu, beliau sering ngambek, dan tidak mau mengangkat telpon. Maklum mungkin faktor usia. Pas ketemu, sudah saya ajak guyon, saya sering bilang sama dia, kalau mau jadi pejabat itu, perut jangan buncit, belum lagi guyonan lain, sehingga suasana kembali cair. Kalau hal yang sifatnya penting beliau selalu mau mendengarkan masukan dan komitmen," kata Sopian, Rabu (10/1).

Secara pribadi, Sopian mendukung langkah besar yang diambil Irwansyah di Pilgub Sumsel 2018.

Menurutnya, Irwansyah sudah layak mengambil langkah besar sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumsel mendampingi Saifuddin Aswari Rivai.

“Beliau (Irwansyah-red) itu luwes dalam memimpin dan selalu menghormati orang yang lebih tua dan tidak selalu mengandalkan ego. Kita harapkan dengan majunya beliau ide kreatifnya yang besar dapat lebih berkembang di sana," ujarnya.

Sopian menambahkan rencananya akan ada malam perpisahan yang menyatakan pengunduran diri Irwansyah sebagai Wali Kota Pangkalpinang. (Bangka Pos cetak/zky/tea/tribun sumsel)

NEWS ANALISIS

Aspahani
Ketua KPU Sumsel

Diatur UU Pilkada

BAGI kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju menjadi kepala daerah atau wakil kepala di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatan, seperti Wali Kota Pangkalpinang M Irwansyah. Hal ini berlaku juga bagi anggota DPD, DPR ataupun DPRD.

Aturan tersebut berdasarkan undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati,dan Wali Kota menjadi Undang-undang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika seseorang diwajibkan berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota bila mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota.

Lebih jelasnya, pasal 7 huruf p UU Pilkada yang menyatakan bahwa kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan menjadi calon kepala daerah lain.

Begitu juga dalam PKPU nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Bab II Persyaratan calon dan Pencalonan Pasal 4 huruf q menyebutkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain. Ataupun Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain. (tribun sumsel)

Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved