Kabar Terbaru Tentang Bitcoin, Pasar Terguncang Hingga Penyebab BI Membuat Larangan

Pascapenegasan BI, pasar mata uang virtual, khususnya di Indonesia, guncang. Pergerakan nilai mata uang virtual di Bitcoin Indonesia tidak pernah naik

Kabar Terbaru Tentang Bitcoin, Pasar Terguncang Hingga Penyebab BI Membuat Larangan
Bitcoin.com

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jojo, warga Kelurahan Girimaya, Pangkalpinang, mengaku waswas. Sudah mengalami kerugian sekitar Rp 7 juta, pengusaha muda itu kini khawatir sisa saldo mata uang virtualnya hangus apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan pemblokiran akses.

“Kalau pemerintah menutup akses seperti yang direncanakan beberapa negara, ya bingung juga mau bagaimana dengan sisa saldo yang ada sekarang. Ini saja, tiga hari terakhir, sudah rugi sekitar Rp 7 juta,” kata Jojo kepada Bangka Pos, Rabu (17/1/2018).

Jojo adalah satu pengguna pada Bitcoin Indonesia. Bitcoin sendiri merupakan satu di antara mata uang virtual yang ramai diperbincangkan pada saat ini.

Pria dua anak itu mengaku baru menjadi pengguna Bitcoin Indonesia selama kurang lebih satu bulan. Di awal keikutsertaannya, dia semringah melihat pergerakan nilai mata uang virtual tersebut. Namun sejak Bank Indonesia (BI) mengeluarkan larangan Bitcoin sebagai alat pembayaran, semangat Jojo yang menganggap keikutsertaannya sebagai investasi berubah.

“Sekarang cenderung pesimistis walau masih ada harapan. Apalagi saya pemula,” ujarnya.

Pada Sabtu (13/1) lalu, BI menegaskan kembali larangan penggunaan mata uang virtual, baik dalam bentuk penjualan, pembelian, maupun perdagangan dengan mata uang tersebut.

Penegasan ini untuk menanggapi rencana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang sebelumnya menyebut ada peluang mata uang virtual bitcoin diperdagangkan di Indonesia.

"Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman melalui keterangan tertulis di laman bi.go.id, Sabtu (13/1/2018).

Selain tidak ada otoritas yang menaungi kegiatannya, mata uang virtual juga tidak memiliki administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga mata uang virtual tersebut, serta nilai perdagangan yang sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap sejumlah risiko.

Risiko yang dimaksud adalah penggelembungan serta rawan dimanfaatkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Halaman
1234
Penulis: didit
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved