Breaking News:

Komisi I DPRD Babel Natak ke Desa Kacung Serap Aspirasi Masyarakat

Komisi I DPRD Bangka Belitung mengunjungai Desa Kacung, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (17/1).

Penulis: Hendra | Editor: khamelia
ist
Komisi I DPRD Babel berkunjung ke Desa Kacung, Kabupaten Babar dalam rangka program natak kampung guna menyerap aspirasi masyarakat. 

Sementara itu, Mansah menambahkan berdasarkan UU No. 39 tahun 2014 terkait plasma, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang luasnya 25 Hektar ke atas wajib menyiapkan lahan plasma untuk masyarakat.

Bahkan lanjut dia setiap perusahaan perkebunan sawit wajib menyiapkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat sekitar perusahaan.

Selama ini memang tidak ada aturan batasannya kapan perkebunan swasta harus membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga perusahaan tak juga bisa disalahkan karena belum membangun perkebunan kelapa sawit. Selain itu aturan tidak menyebut jelas di mana letak atau lahan untuk kebun plasma apakah di dalam atau di luar HGU perusahaan.

Sementara itu, dalam Permentan No 26/2007 pasal 11 ayat 1 diatur pembangunan kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan adalah kewajiban bagi perusahaan yang memiliki IUP atau IUP-B seluas sedikitnya 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan.

Kemudian, Menteri Kehutanan juga sudah mengeluarkan keputusan Nomor P.17/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-Ii/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, bahwa tidak akan memberikan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) kepada PBS yang tidak menyediakan plasma minimal 20 persen kepada masyarakat.

Masih menurut kajian yang menyoroti revisi Permentan no. 26/2007, kelemahan utama revisi ketentuan itu adalah ketiadaan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak membangun kebun plasma bersamaan dengan perkebunan inti.

“Kita berharap kepada dinas terkait untuk turun kelapangan melakukan jemput bola menindaklanjuti Undang-undang dimaksud,” ucap dia. (*)

Penulis : Budi Setyo, A.Md (Humas Sekretariat DPRD Babel)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved