Tunggu Laporan KPK, KPUD Belum Bisa Umumkan Paslon yang Kaya dan Miskin

belum ada laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai LHKPN ketiga bakal paslon kepala daerah tersebut kepada KPUD

Tunggu Laporan KPK, KPUD Belum Bisa Umumkan Paslon yang Kaya dan Miskin
Bangkapos/Nurhayati
H Zulkarnain 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bangka belum bisa mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tiga bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka. 

Jadi dari tiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangka yakni Tarmizi Amri-Cahyadi, Mulkan-Suahbudi dan Kemas Danial dan Fadillah Sabri siapa yang terkaya maupun termiskin belum bisa diumumkan oleh KPUD Kabupaten Bangka.

Pasalnya belum ada laporan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai LHKPN ketiga bakal paslon kepala daerah tersebut kepada KPUD Kabupaten Bangka

"Mereka harus melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK. Salah satu syarat di pencalonan tersebut harus ada tanda terima penyerahan LHKPN dari KPK. Itu baru laporan yang mereka sampaikan. Untuk selanjutnya kalau sudah menyerahkan ke KPK mereka mendapatkan tanda terima dan itu sudah dipenuhi ketiga paslon, sudah ada tanda terima dari KPK. KPK akan meneliti LHKPN yang dilaporkan," jelas Ketua KPUD Kabupaten Bangka H Zulkarnain kepada bangkapos.com, Selasa (23/1/2018) di Sekretariat KPUD Kabupaten Bangka.

Diakuinya untuk memverifikasi LKHPN tiga bakal paslon kepala daerah itu KPK juga perlu waktu dimana sekarang sistemnya sudah e-LKHPN atau LHKPN elektronik.

Ketiga bakal paslon tersebut mendaftar dulu kemudian mendapatkan akun dari KPK selanjutnya diisi oleh ketika bakal paslon dan dikirimkan kembali ke KPK.  

"Baru diverifikasi oleh KPK agak lama sekitar semingguan, paling cepat enam hari baru dapat tanda terima itu. Diumumkan nanti setelah KPK menyerahkan kepada KPUD Kabupaten Bangka," ungkap Zulkarnain.

Untuk itu, KPK akan meneliti satu persatu LHKPN milik ketiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangka. 

Menurutnya sebelum hari H pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 para paslon akan mengumumkan kepada masyarakat  LHKPN mereka tersebut dari KPK yang difasilitasi oleh KPUD Kabupaten Bangka.

"Jadi  sementara ini belum ada. Mereka (tiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangka -red) baru menyerahkan ke KPK, KPK yang memproses laporan harta kekayaan pejabat negara itu. KPUD juga sudah konsultasi dengan KPK," kata Zulkarnain.

Disinggung jika ada harta yang tidak dilaporkan ketiga bakal paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangka KPK, maka itu kewenangan KPK untuk menindaklanjutinya.

"Kalau ada yang ditutup-tutupi maka jadi pertanyaan mengapa ditutup-tutupi. Itu dari hasil konsultasi kami ke KPK," tegas Zulkarnain.(*)


Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved