Tak Sampaikan LPJ Tepat Waktu Parpol Terancam Tak Dapat Bantuan Keuangan

Partai politik tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan parpol tepat waktu, parpol terancam tak dapat bantuan keuangan

Tak Sampaikan LPJ Tepat Waktu Parpol Terancam Tak Dapat Bantuan Keuangan
Bangka Pos / Krisyanidayati.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Babel, Tarmin AB. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Babel, Tarmin AB mengatakan apabila partai politik tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan parpol tepat waktu, parpol terancam tak dapat bantuan keuangan.

Parpol paling lambat harus menyamapaikan LPJ 31 Januari 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Babel.

Baca: Terkendala Anggaran, Insentif Guru PAUD Terancam Hilang atau Sama Dengan Tahun Sebelumnya

Jika disampaikan melebihi tanggal yang ditentukan akan terancam tidak diaudit BPK, yang berdampak pada tidak bisa lagi parpol mengajukan bantuan keuangan ataupun ditunda.

"Tujuan utama bantuan keuangan parpol ini kan untuk pendidikan politik, nanti penggunaan keuangan ini dilaporkan ke BPK Perwakilan dan diaudit. Nanti BPK yang memberikan opini mereka dapat bantuan kembali tahun mendatang, ditunda atau tidak dapat sama sekali," jelasnya, Senin (29/1/2018).

Baca: Media Diminta Netral dalam Pemberitaan Paslon Pilkada

Ia mengatakan untuk Babel, hingga saat ini belum ada parpol yang ditunda atau tidak mendapatkan bantuan.

"Enggak ada dari tahun 2015 sampai sekarang, paling mereka itu ada yang penggunaan anggarannya tidak sesuai dengan rencana, atau kwitansinya yang kurang," katanya.

Menurutnya, bantuan keuangan parpol ini paling cepat dapat dicairkan pada Triwulan kedua setelah audit yang dilakukan BPK.

Baca: Pemuda Mengamuk dan Kejar Warga Mengunakan Senapan Angin

"Januari mereka menyampaikan laporan ke BPK, Februari di audit BPK, maret mereka mengajukan ya sekitar triwulan kedua lah sudah bisa dicairkan," ujarnya.

Ia mengatakan pencarian ini dapat ditunda apabila terjadi dualisme kepemimpinan dalam parpol. Bantuan keuangan itu baru bisa dicairkan kembali apabila persolan dualisme kepemimpinan sudah selesai.

"Kita tunda pencairannya kalau ada dualisme kepemimpinan, nanti kalau sudah clear dan ada pengumuman Kemendagri baru bisa dicairkan," katanya.(*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved