7 Larangan PNS Saat Pilkada dan Pilpres, dari Ngelike Foto Hingga Menghadiri Deklarasi Calon

PNS harus mematuhi berbagai aturan khusus dari negara, termasuk perihal netralitas saat Pilkada dan Pilpres.

7 Larangan PNS Saat Pilkada dan Pilpres, dari Ngelike Foto Hingga Menghadiri Deklarasi Calon
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM - Sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) tentu Anda harus mematuhi berbagai aturan khusus dari negara, termasuk perihal netralitas saat Pilkada dan Pilpres.

Meski pesta politik selalu membawa euforia tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia, Anda yang berprofesi sebagai PNS harus mengikuti aturan ini.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada 7 hal yang menjadi pantangan bagi PNS dalam mengikuti Pilkada dan Pilpres.

Baca: Guru Idola Tewas Diginiin Muridnya, Tak Disangka Begini Awal Kejadian yang Berakhir Tragis

Berikut rinciannya.

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah.

2. PNS dilarang memasaang spanduk / baliho terkait promosi dari calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

3. PNS dilarang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.

4. PNS dilarang menghadiri deklarasi calon pasangan Kepala Daerah dengan atau tanpa memakai atribut partai politik.

Baca: Wanita-wanita Cantik Ini Pernah Beginian dengan Zumi Zola, Ada yang Sampai Ketahuan Suaminya

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Intisari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved