Ini Enam Poin Hasil Kerja Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Beltim

Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut menyampaikan enam poin rekomendasi pada paripurna penyampaian hasil kerja pansus, Selasa (6/2/2018)

IST
Kapal Isap Produksi Kamilah yang berada di bawah pengelolaan PT. Kampit Tin Utama di Perairan Teluk Pering Kecamtan Kelapa Kampit, Belitung Timur. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR- Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut menyampaikan enam poin rekomendasi pada paripurna penyampaian hasil kerja pansus, Selasa (6/2/2018).

Laporan hasil kerja pansus tersebut disampaikan oleh pelapor hasil kerja Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Beltim, Harjanto Johannes.

Sebelum menyampaikan hasil kerja, pada paripurna tersebut Harjanto Johannes membeberkan latar belakang kerja Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut DPRD Beltim.

Paripurna tadi dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Belting Timur Tom Haryano Harun.

Pantauan Pos Beltung di lokasi, paripurna ini juga dihadir oleh para perwakilan nelayan Belitung Timur yang selama ini diketahui sebagai pihak yang tak setuju dengan operasionalisasi kapal isap dan tambang laut di perairan dekat Belitung Timur. (*)

Berikut Enam Poin Rekomendasi Pansus Kapal Isap dan Tambang Laut

1. Agar Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan evaluasi terhadap IUP yang telah diberikan kepada PT. Kampit Tin Utama dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan proses pencabutan IUP milik PT. KTU dan segera memerintahkan untuk menarik KIP Kamilah keluar dari perairan Belitung Timur;

2.Meminta kepada Pemerintah Kabupaten, untuk setiap rekomendasi khususnya bidang pertambangan yang akan diberikan sesuai kewenangannya dibentuk tim teknis yang nantinya akan memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap rekomendasi yang akan diterbitkan oleh Bupati Belitung Timur;

3. Melalui laporan Pansus ini kami juga meminta kepada Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal proses penerbitan izin-izin di wilayah Kabupaten Belitung Timur, yang sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

4. Meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan Raperda RZWP3K khususnya untuk wilayah Kabupaten Belitung Timur agar melibatkan dan meminta masukan, saran dan pendapat kepada stake holder dan unsur elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur;

5.Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Bupati Belitung Timur agar tidak ada satupun kegiatan penambangan di wilayah laut Belitung Timur sebelum ditetapkannya Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

6. Panitia Khusus sepakat untuk menolak keberadaan Kapal Isap Produksi dan menolak Tambang Laut di wilayah perairan Kabupaten Belitung Timur.(*)

Penulis: Dedy Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved