Kadisbud Basel Sebut Pemotongan Pembayaran Zakat oleh Baznas Perlu Disosialisasikan Lagi

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan, Edy Supriyadi mengatakan soal pembayaran zakat PNS Belum Tersosialisasi

Kadisbud Basel Sebut Pemotongan Pembayaran Zakat oleh Baznas Perlu Disosialisasikan Lagi
Islam Ru
Ilustrasi Zakat 

Laporan Wartawan, Bangka Pos, Riki Pratama

BANGKAPOS.COM,BANGKA-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka Selatan, Edy Supriyadi  mengatakan soal pembayaran zakat PNS oleh Baznas belum tersosialisasi dengan baik.

Dirinya mengakui peraturan bupati maupun soal surat permohonan pemotongan pembayaran zakat bagi PNS muslim sudah pihaknya terima, namun perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar tidak salah kaprah dan menimbulkan maslah dilain hari.

"Ada peraturan bupatinya saya tidak hapal. Baznas juga ada surat permohonan bantuan pemotongan,berkaitan dengan hal ini kami dari dinas pendidikan juga akan mengundang Baznas dan kepala sekolah terlebih dahulu walaupun hal tersebut sudah ada dasar aturannya. Biar tidak terjadi kesalahpahama. Dalam waktu dekat ini akan disepakati,"kata Edy kepada wartawan Senin (19/2/2018)

Sambung Edy, bahwa pembayaran zakat sudah menjadi kewajiban kita umat islam untk membersihan harta dan memberi hak kepada yang berhak menerimanya. Sebagai PNS dirinya tidak keberatan justru lebih baik dikelola oleh Baznas.

"Cuma hal ini harus transparan dan disosialisasikan dengan baik jangan sampai timbul persepsi yang keliru. Sudah ada, belum maksimal. Maklum saja tidak semua PNS yang menerima pemotongan ini ada yang belum ikhlas ada berbagai potongan digaji pegawai jadi harus benar sosialisasi dengan baik. Jangan sampai timbul ketidakikhlasan, pro dan kontra dalam memahami ini. Sekalipun menjadi kewajiban dan pemahaman agama masing, namun setiap PNS memiliki perbedaan penafsiran,"ujarnya

Kabag Kesra Bangka Selatan Suprayitno mengatakan bahwa berdasarkan peraturan di Pemkab Basel sudah melaksanakan peraturan perbup terkait pemotongan bayar zakat terhadap PNS.

"Dari pemda untuk menindaklanjuti perpres yang sudah di buat Perda tahun 2009 dan kita teruskan dengan perbup serta surat edaran tentang himbauan bayar zakat, yang tidak ada paksaan, sudah berjalan hampir 3 tahun, kita laksanakan di Basel,"ujarnya

Namun menurutnya, dari itu semua baru sekitar lima persen realisasinya dari kalangan PNS di Pemkab Basel.

"Baru sekitar 5 persen realisasi, itupun dari PNS, dunia usaha dan masyarakat belum,
Kalau secara pribadi saya ikhlas, karena sebagai pencuci harta, maklum kalau harus nyetor kadang tidak sempat,"lanjutnya.(*)

Penulis: Riki Pratama
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved