Kelangkaan LPG 3 kg Sempat Terjadi di Kecamatan Puding Besar

kelangkaan LPG 3 kg sempat terjadi di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka awal bulan Febuari tahun 2018 ini.

Kelangkaan LPG 3 kg Sempat Terjadi di Kecamatan Puding Besar
ist
Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bangka Achmad Suherman saat bersama Tim Satpol PP memantau penyaluran gas LPG di pangkalan, Kamis (15/2/2018) di Desa Pangkalniur. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Adinda Rizki  Amanda 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kelangkaan LPG 3 kg sempat terjadi di Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka awal bulan Febuari tahun 2018 ini.

Menurut catatan dari Dinas Perindustrian dan perdagangan masalah ini disebabkan karena masih ditemukannya pangkalan-pangkalan nakal yang menjual gas LPG 3 kg ke toko-toko atau pengecer dengan harga di atas harga eceran.

Harga yang dijual pun cukup tinggi yaitu sebesar Rp18 ribu. Kegiatan ilegal ini pun membuat penyaluran gas elpiji tidak sesuai sasaran, Selasa (28/2/2018).

Selain itu, disperindag masih ditemukannya toko-toko yang melanggar aturan. Banyak dari toko-toko tersebut menjual kembali gas LPG 3 kg kepada konsumen akhir.

Padahal toko-toko tersebut tidak memiliki izin resmi dari desperindag. Harga yang ditawar pun cukup tinggi yaitu mulai dari Rp.20 ribu atau lebih.

Toko-toko tersebut juga menyimpan gas LPG 3 kg dengan jumlah yang banyak. Hal ini lah yang membuat kelangkaan gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan di wilayah Babel.

"LPG 3 kg kan itu sifatnya bersubsidi, jadi harus sesuai dengan sasarannya, sebenernya masalah itu bukan dari pusat melainkan banyak Pangkalan-pangkalan nakal yang menjual ke pengecer-pengecer yang tak resmi," ungkap Kepala Desperindag Sunardi.

Tidak hanya itu, distribusi gas LPG 12 kg juga mengalami kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Sebab masih ada toko-toko yang menjual gas 12 kg tanpa ada barcode dan hologram. Hingga gas LPG tersebut berindikasi pengoplosan.

Kecurangan pengecer yang menyimpan gas LPG 3 kg dalam jumlah banyak saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan hambatan lalu lintas maka telah melanggar pasal 107 Undang-undang No. 7 tentang Perdagangan.
Pelaku terancam Pidana maksimal selama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 50 Miliar.

Serta bagi oknum-oknum yang menjual gas LPG 12 kg tanpa barcode dan hologram terjerat pasal 62 ayat 1 (Jo) dan pasal 8 huruf d no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dapat dipidana penjara selama 5 tahun atau Pidanan denda maksimal Rp. 2 Miliar.

Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved