Kabareskrim Ungkap Ada MoU Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Benarkah?

Kabareskrim mengungkapkan ada MoU bahwa pejabat negara atau daerah yang sudah mengembalikan uang hasil kejahatan korupsi, maka tidak perlu dipidana.

Kabareskrim Ungkap Ada MoU Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Benarkah?
Istimewa
ilustrasi 

Meski belum membaca isi MoU itu, Basaria meyakini aturan soal pengapusan pidana asalkan mengembalikan uang hasil korupsi itu tidak ada.

Ia menganggap, kemungkinan maksud yang ingin disampaikan dalam MoU itu yakni indikasi korupsi di instansi tertentu bisa ditangani terlebih dahulu di internal sebelum ditangani penegak hukum. Jadi, belum sampai pada tindakan represif untuk proses hukum. Dengan demikian, kata dia, mungkin saja tidak diproses lebih lanjut begitu uangnya dikembalikan.

"Kalau KPK misalnya sudah menangani itu, tidak mungkin. Di kepolisian juga seperti itu, pasti tidak mungkin," kata Basaria.

Opini pribadi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dirinya telah meminta klarifikasi ke Ari Dono mengenai pernyataannya soal MoU tersebut. Menurut dia, pernyataan Ari terlontar bukan atas nama intitusi Polri.

"Jadi itu adalah pernyataan pribadi dari beliau yang memang perlu dikaji lebih dalam," ujar Setyo.

Baca: Tata Janda Tommy Soeharto Kini Menjelma Menjadi Sosialita, Pacaran dengan Aktor Hollywood

Setyo mengatakan, Ari menilai bahwa jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menentukan tidak ada kerugian negara dalam suatu laporan, maka tidak perlu lagi diproses hukum. Hal ini untuk menghemat biaya penyidikan hingga penuntutan yang jumlahnya lumayan besar.

"Indeksnya per kasus korupsi itu sekitar Rp 200 juta. Misalnya kalau korupsinya hanya Rp 100 juta, tetapi biaya penyidikannya Rp 200 juta, malah negara rugi. Padahal uang negara yang Rp 100 juta sudah dikembalikan," kata Setyo.

Setyo mengatakan, pernyataan Kabareskrim tersebut perlu dikaji lagi secara mendalam.

Ari, kata Setyo, menilai akan lebih baik jika pelaku dikenakan hukuman tambahan seperti sanksi sosial.

Meski begitu, saat ini belum ada payung hukum yang mengatur soal penghapusan pidana jika adanya pengembalian uang tersebut.

Baca: Hai Moms, Mulai Sekarang Hentikan Berikan Junk Food untuk Anak-anak

"Sekarang peraturannya masih perlu dikaji lebih mendalam tentang peraturan-peraturan yang ada. Kalau yang peraturan sekarang, semua ini harus ditegakkan. Korupsi sedikit aja sudah diproses," kata Setyo. (Kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Berita ini sebelumnya tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Penghapusan Pidana Jika Pejabat Kembalikan Uang Korupsi, Antara Opini dan Mispersepsi" 

Kompas TV KPK menangkap dan menahan Wali Kota Kendari dan ayahnya yang maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara terkait kasus suap senilai 2,8 miliar rupiah.

 Follow instagram Bangka Pos:

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved