Penilaian Ombudsman 2017, DPMPTSP Pangkalpinang Peringkat Dua Nasional

Dari 44 Kota yang dijadikan sampel hanya 4 DPMPTSP Kota Di Indonesia yang memperoleh Kompetensi Tinggi

Penilaian Ombudsman 2017, DPMPTSP Pangkalpinang Peringkat Dua Nasional
istimewa
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin 

BANGKAPOS.COM--Selain penilaian terhadap standar pelayanan publik di tahun 2017 Ombudsman RI dan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung juga dilakukan penilaian kompetensi layanan.

Ombudsman melakukan penilaian berkenaan dengan Kompetensi khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia baik pada 22 DPMPTSP Provinsi, 44 DPMPTSP Kota, dan 106 DPMPTSP Kabupaten yang dijadikan sampel penilaian kompetensi.

Hasil penilaian kompetensi DPMPTSP Kota Pangkalpinang memperoleh peringkat kedua se Indonesia.

Dari 44 Kota yang dijadikan sampel hanya 4 DPMPTSP Kota Di Indonesia yang memperoleh Kompetensi Tinggi (Zona Hijau) yaitu: DPMPTSP Kota Palu nilai 82,86 (Peringkat I), DPMPTSP Kota Pangkalpinang nilai 80,71 (Peringkat II), DPMPTSP Kota Palopo nilai 80,71 (Peringkat III), DPMPTSP Kota Bogor nilai 76,43 (Peringkat IV).

Sedangkan DPMPTSP Kota lainnya masih zona kuning dan merah.

"Atas diraihnya pringkat kedua tertinggi nasional untuk predikat kompetensi penyelenggaraan standar pelayanan perizinan tersebut Ombudsman RI Babel menyampaikan penhargaan dan apresiasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang yang sekarang sudah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP&Naker) Kota Pangkalpinang," ungkap kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Minggu (4/3/2018).

Diharapkan DPMPTSP yang ada baik di Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak hanya sekedar memasang standar layanannya tapi juga harus diikuti dengan implementasi dan penerapan kualitasnya.

Untuk hasil kompetensi untuk 22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berada pada pemerintahan di tingkat Provinsi yakni dengan kompetensi tinggi (zona hijau) sebanyak 1 Provinsi atau sebesar 4,55%.

Sementara untuk yang berada pada kompetensi sedang (zona kuning) sebanyak 9 Pemerintah Provinsi atau 41,91%, dan kompetensi rendah (zona merah) sebanyak 12 Pemerintah Provinsi atau 54,54%.

"Untuk DPMPTSP Provinsi Bangka Belitung belum dijadikan sampel penilaian kompetensi di tahun 2017 tersebut," ungkap Jumli.

Halaman
123
Penulis: tidakada016
Editor: tidakada016
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved