Terbukti Terlibat Korupsi Dana SPPD, Bendahara DPRD Pangkalpinang Divonis 1 Tahun 6 Bulan

Bendahara DPRD kota Pangkalpinang, Budik Wahyudi yang terlibat dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) divonis 1 tahun 6 bulan

Terbukti Terlibat Korupsi Dana SPPD, Bendahara DPRD Pangkalpinang Divonis 1 Tahun 6 Bulan
Bangka Pos/Yudha Palistian
Suasana persidangan pembacaan putusan yang menjerat budik wahyudi selaku bendahara DPRD kota pangkalpinang, Senin, (5/3/2018) 

Laporan Wartawan BangkaPos,  Yudha Palistian.

BANGKAPOS.COM,  BANGKA -- Bendahara DPRD kota Pangkalpinang, Budik Wahyudi yang terlibat dalam kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  divonis 1 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta dan subsider 1 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (5/3/2018).

Vonis tersebut dibacakan oleh hakim ketua (Sri Endang A Ningsih)  pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam sidang tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim, Sri Endang A Ningsih,  serta hakim anggota Iwan Gunawan dan Erizal.

Budik Wahyudi saat menghadiri persidangan pembacaan putusan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin,  5/3/2018).
Budik Wahyudi saat menghadiri persidangan pembacaan putusan pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin, 5/3/2018). (Bangka Pos/Yudha Palistian)

"Menyatakan terdakwa Budik Wahyudi terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara," ujar hakim.

Senada dengan itu,  Budik Wahyudi menggandeng 3 orang penasehat hukum (PH). Ketiga PH tersebut yakni Ahda Muttaqin, Kholiarsyah dan Yulianis,  namun yang hadir pada sidang putusan hanya Ahda saja.

Selama proses persidangan, berbagai macam 22 saksi telah dihadirkan diantaranya saksi pelapor, saksi ahli, saksi fakta, dan juga saksi meringankan yang dibawa oleh pengacara Ahok.

Budik Wahyudi diancam pidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Di sisi lain,  Ketua hakim menanyakan tentang vonis yang diberikan kepada JPU (Marliana),  "Bagaimana JPU apakah putusan sudah cukup?" tutur sri diakhir persidangan.

Marliana menanggukan kepala pertanda sudah cukup dengan pembacaan vonis tersebut. (*)

Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved