Kemenkeu Terbitkan Penjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak

Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan aturan baru tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.

Kemenkeu Terbitkan Penjelasan Lengkap Aturan Penghitungan Omzet Wajib Pajak
Istimewa
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan aturan baru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.

Istilah peredaran bruto sama dengan omzet, dan dalam hal ini ditujukan bagi Wajib Pajak (WP) kategori Badan serta Orang Pribadi.

Mengapa ada aturan penghitungan omzet WP?

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan dalam Media Briefing di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ( DJP), Senin (5/3/2018) malam, menjelaskan aturan ini ada dalam konteks pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), di mana pelaksana PMK 15/2018 adalah DJP sendiri.

Baca: Segera Cek, Jangan-jangan Data NIK dan KK Kamu Bocor Saat Registrasi Ulang SIM Card

"Aturan ini supaya ada panduan metode bagi pemeriksa, dalam hal ketika ingin mengetahui omzet, WP tidak memberikan pembukuan atau tidak mencatat hasil penjualan dan penghasilannya tiap bulan," kata Robert.

Menurut Robert, DJP memiliki asumsi bahwa WP Badan sudah melakukan pembukuan keuangan dari kegiatan usahanya. Begitupun dengan WP Orang Pribadi yang melakukan usaha, sehingga mestinya tidak perlu dikenakan PMK 15/2018 ini.

Namun, pada kenyataannya masih ada WP yang tidak melaksanakan pembukuan maupun pencatatan kegiatan usahanya, sehingga diperlukan cara bagi pemeriksa untuk menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan PPh nantinya. Cara yang dimaksud disertakan dalam PMK 15/2018 tersebut.

Baca: Roro Fitria Tak Mau Dibesuk Artis, Hanya Orang-orang Ini yang Bisa Menjenguknya di Penjara

Ada delapan metode yang dapat digunakan untuk menghitung omzet WP, yaitu melalui transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume usaha, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, dan/atau penghitungan rasio.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved