Pasca Tersandung Korupsi, Penggunaan Anggaran DL Anggota Harus Sesuai SOP

Kasus Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang melibatkan Bendahara DPRD kota Pangkalpinang Budik Wahyudi, menjadi evaluasi

Pasca Tersandung Korupsi, Penggunaan Anggaran DL Anggota Harus Sesuai SOP
Dok/Bapos
Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang Ahmad Elvian 

Laporan Wartawan Bangka Pos Anthoni Ramli

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kasus Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang melibatkan Bendahara DPRD kota Pangkalpinang Budik Wahyudi, menjadi evaluasi di era kepemimpinan Sekretaris Dewan (Sekwan) Akhmad Elvian.

Senin (5/3/2018) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, menjatuhkan vonis terhadap Budik Wahyudi dengan pidana penjara satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan oleh ketua Majelis Hakim Sri Endang A Ningsih.

Dikatakan Elvian Saat ini anggota DPRD kota Pangkalpinang harus sesuai SOP yang diterapkan. Khusunya anggaran perjalan Dinas Luar (DL) kota.

Mereka harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dan harus dipatuhi anggota DPRD kota Pangkalpinang.

Namun dari sejumlah mata anggaran tersebut, anggaran perjalan DL yang menjadi fokus pengawasan Sekwan DPRD kota Pangkalpinang.

Pasalnya menurut mantan Kepala Dinas Pariwisata ini, anggaran DL rentan disalahgunakan.

" Ini menjadi evaluasi sejak saya menjabat jadi Sekwan. Makanya saat ini ada SOP penggunaan anggaran. Khusunya anggaran DL anggota dewan ini karena memang rentan dan rawan terjadinya penyimpangan," ujar Elvian di ruang kerjanya, Selasa (6/3/2018).(*)

Penulis: Antoni Ramli
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved