Kelompok Masyarakat Madani Akan Gugat Pemerintah Soal Registrasi Kartu Prabayar

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Sejumlah kelompok masyarakat madani berencana menggugat peraturan registrasi ulang kartu prabayar karena dianggap membahayakan keamanan data pribadi konsumen.

Hingga tenggat waktu registrasi ulang kartu telepon prabayar pertama pada akhir Februari lalu, sudah 320 juta nomor kartu yang tercatat.

Awalnya tidak tampak ada masalah, namun belakangan ada orang yang menemukan NIK dan KK-nya dipakai untuk 50 nomor. 

Itulah yang mendorong sejumlah kelompok masyarakat madani menggugat peraturan pemerintah itu ke Mahkamah Konstitusi.

Baca: Heboh Kabar Kebocoran Data NIK dan KK Pemilik SIM Card Bikin Warga Resah

"Ini kan jadi keresahan banyak orang karena sistem registrasinya memang dari awal kita sudah anggap itu akan menyebabkan tidak ada kepastian jaminan data itu tidak bocor.

"Lalu kalau terjadi kebocoran apa mitigasinya," kata Damar Juniarto dari SAFEnet, Southeast Asia Freedom of Expression Network, yang akan ikut menggugat.

Pemerintah mewajibkan registrasi ulang dengan alasan antara lain: menghindari penipuan lewat telepon, meningkatkan keamanan, menanggulangi hoaks, dan  mempermudah proses transaksi keuangan. 

Baca: Segera Cek, Jangan-jangan Data NIK dan KK Kamu Bocor Saat Registrasi Ulang SIM Card

Namun kasus duplikasi 50 nomor itu memperlihatkan ada masalah baru: keamanan data pribadi.