Gunung Kik Karak Rusak, Masyarakat Minta Aktivitas Tambang Harus Sesuai MoU

Perwakilan masyarakat Kelapa Kampit, PT MCM dan Pemda Beltim, difasilitasi lembaga legislatif melakukan pertemuan

Gunung Kik Karak Rusak, Masyarakat Minta Aktivitas Tambang Harus Sesuai MoU
Pos Belitung/Disa Aryandi
Bang E (pokok kiri/baju kemeja), Senin (12/3/2018) ketika hadir di ruang pertemuan lembaga legislatif membahas terkait kerusakan Gunung Kik Karak. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -Perwakilan masyarakat Kelapa Kampit, PT MCM dan Pemerintah Daerah (Pemda) Belitung Timur, difasilitasi lembaga legislatif, Senin (12/3/2018) sore melakukan pertemuan membahas permasalahan Kerusakan Gunung Kik Karak.

Kerusakan ini diduga akibat dampak aktivitas tambang PT MCM di wilayah tersebut.

Pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Beltim Ahmad Syafei itu, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Beltim Ikhwan Fahrozi, Direktur PT MCM Rahmadi, Camat Kelapa Kampit Yuspian, Kades Senyubuk Anasrul.

Perwakilan masyarakat Kelapa Kampit Eriat Asnawi (65) mengatakan, menduga banyak terjadi penyimpangan terhadap operasi PT MCM tersebut. Awalnya perusahaan itu, hanya memiliki izin Underground Mining dan tidak ada izin tambang Aluvial.

"Nah sekarang ini yang dioperasionalkan mereka, masyarakat minta itu hanya tambang dalam saja, dan itu sudah sesuai dengan MoU antara PT MCM dan Pemdes," kata Bang E-biasa disapa kepada posbelitung.co, Senin (12/3/2018).

Disitu, kata Bang E, dinilai sudah melanggar peraturan yang telah dituang dalam MoU.

MoU nomor 01/SNB/11/2011 tertanggal 9 Februari 2011 itu, ketika perusahaan harus melakukan penambangan Aluvial harus melakukan perizinan dan sosialisasi ulang.

"Di MoU itu jelas di pasal 17 terkait Amandemen, padal 18 Hukum yang berlaku, dan pasal 19 Itikad Baik, dan pasal 20. Tentunya dampak yang ditakut, akibat dari dampak itu (pertambangan Aluvail) terjadi longsor," bebernya.

Permasalahan PT MCM dengan masyarakat tersebut, sudah berlangsung sejak lama. Sehingga masyarakat meminta penyelesaian harus dilakukan melalui pembentukan pansus oleh lembaga legislatif seperti Kapal Isap.

"Biar semua bisa melakukan penelitian, Biar tau dimana selip nya. Kami juga minta ada pertemuan lagi, dan pertemuan itu dilaksanakan di Kampit langsung, agar seluruh masyarakat bisa mengetahui langsung," bebernya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved