Breaking News:

Paslon Kepala Daerah Jangan Sampai Jadi Pasien KPK Setelah Menjabat

Politik uang itu menjadi cacatnya proses pilkada dan demokrasi, kita harapkan ini tidak terjadi

Bangkapos/Putrie Agusti Saleha
Mohammad Tsani Annafari, Penasehat KPK 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Mohammad Tsani Annafari mengingatkan agar pasangan calon walikota/Bupati jangan mencoba-coba melakukan politik uang dalam masa pilkada.

Mohammad Tsani menyebutkan dengan adanya praktik politik uang, sama halnya dengan mencederai proses pilkada.

"Politik uang itu menjadi cacatnya proses pilkada dan demokrasi, kita harapkan ini tidak terjadi," katanya usai menghadiri pembukaan pasangan calon kepala daerah se Kepulauan Bangka Belitung, di Ruang rapat Pasir Padi, Kamis (5/4/2018).

Ia berharap para pasangan calon Walikota/Bupati dapat menjalankan pilkada yang berintegritas dan sesuai aturan.

"Sudah kita sampaikan di awal, pasangan calon ini jangan menambah daftar kepala daerah yang setelah menjabat menjadi pasien KPK," tegasnya.

Disinggung soal biaya politik yang besar, ia mengatakan pihaknya sudah menyampaikan beberapa rekomendasi.

"Kalau dari pandangan saya upaya yang kita lakukan, memberikan rekomendasi tambahan anggaran politik parpol. Atau nanti difasilitasi ada kampanye bersama paslon sehingga mengurangi biaya politik, kalau ada kebutuhan yang tidak perlu jangan dilakukan. Ketika masih ada yang melakukan kesalahan kalau sudah difasilitasi begitu, jelas dari awal sudah ada niat tidak baik," katanya.(*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved