Warga Mesti Didorong Ikut BPJS Kesehatan Secara Mandiri

Universal Health Coverage di Bangka Belitung mesti dicapai dengan mendorong masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan jalur mandiri

Warga Mesti Didorong Ikut BPJS Kesehatan Secara Mandiri
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Kurniawan? 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Universal Health Coverage (UHC) di Bangka Belitung (Babel) mesti dicapai dengan mendorong masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan jalur mandiri.

Demikian dinyatakan oleh Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Pangkalpinang Kurniawan kepada Bangka Pos, Jumat (6/4/2018) lalu.

Sebab, jika status UHC dicapai dengan mengandalkan tanggungan pemerintah, menurut dia, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengingat besarnya biaya yang akan ditanggung.

"Apakah mampu kita membiayai baik yang miskin ataupun kaya. Saya bilang begitu karena kalau daerah mau UHC menjadi ketetapan pemerintah, maka pemerintah (mau tak mau) harus menjamin ‎warga yang belum ikut BPJS Kesehatan kelas III (baik miskin ataupun kaya)‎," kata Kurniawan.

‎Dukungan regulasi yang dimaksud oleh Kurniawan adalah menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pengurusan berbagai keperluan warga.

Dia mencontohkan, kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dijadikan syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi Bangunan, hingga membuat e-KTP.

"Itu dukungan regulasi. Kalau mengandalkan kemampuan keuangan daerah, Pangkalpinang harus menyediakan Rp 22 miliar per tahun... kalau tidak begitu, saya rasa hanya daerah yang kaya yang mampu," kata dia.

Sebagai gambaran keperluan anggaran Rp 22 Miliar untuk UHC Pangkalpinang tersebut adalah untuk menutupi 34 ribu warga Pangkalpinang yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan (perlu total dana Rp 9 miliar), 19 ribu warga yang menunggak iuran (total dana Rp 5,5 Miliar), dan dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 6,7 miliar per tahun.

"Pertanyaannya apakah UHC adalah prioritas (sehingga harus ditutup dengan tanggungan pemerintah). Menurut kami, yang harus didorong adalah menyadarkan masyarakat untuk ikut kepesertaan mandiri. Kemudian didukung regulasi supaya orang-orang mampu itu untuk ikut BPJS Kesehatan," kata Kurniawan.(*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved