Penambang Pertanyakan Peran Dewan Karena Izin IPR-nya Belum Juga Terbit

Usulan IPR yang diajukan penambang jumlahnya ada 1200, tapi sampai 2018 ini baru sekitar 78 diterbitkan oleh pemprov

Penambang Pertanyakan Peran Dewan Karena Izin IPR-nya Belum Juga Terbit
Ist
Andri perwakilan penambang dari Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat (memakai baju putih) saat melakukan audiensi di kantor DPRD beberapa hari lalu 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Perwakilan masyarakat penambang Kabupaten Bangka Barat Andri mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan peran dewan dalam mendukung dan mendorong pihak eksekutif untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR).

"Usulan IPR yang diajukan penambang jumlahnya ada 1200, tapi sampai 2018 ini baru sekitar 78 diterbitkan oleh pemprov Babel, berarti cukup banyak yang belum diterbitkan. Alhmdulillah saat demo beberapa seminggu lebih lalu kami mendapat respon positif dari ketua DPRD Babel, dia mengungkapkan bersedia memfasilitasi agar IPR bisa diterbitkan," ungkap Andri kepada Bangkapos.com, Minggu (15/4).

Dalam pertemuan tersebut, Andri mengatakan pihak DPRD Babel tidak pernah menghambat proses IPR.

"Pak Didit menegaskan dalam pertemuan kami tersebut mendukung IPR apalagi untuk kepentingan masyarakat dan tidak mengizinkan HTI apalagi kapal isap produksi," terangnya.

Dikatakannya, masyarakat yang belum terbit IPR-nya hingga kini masih menunggu diterbitkan.

Mereka belum berani melakukan penambangan.

Masyarakat berharap agar IPR-nya segera diproses. Jangan ada yang setengah-setengah agar mereka bisa lebih tenang bekerja.

"Tujuannya kalau ada IPR, penambang menjadi lebih tenang menambang, kami minta pemerintah segera menerbitkannya, dan mengenai bapak angkat, itu untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh naungan seperti mendapat K3 n membayar pajak hingga penjualan biji timah," imbuhnya .

Terpisah, koordinator penyampai aspirasi penambang di Babar, Muswandi mengatakan, sesuai dari kesepakatan dari seluruh penambang yang mengajukan IPR, mereka belum akan bekerja jika IPR belum diterbitkan.

"Penambang meminta agar IPR yang belum diterbitkan segera diproses, dari 2016 lalu hingga kini baru 78 yang diterbitkan. Mereka juga belum melakukan penambangan," ungkap Muswandi (*)

Penulis: Muhammad Noordin
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved