Serapan DAK Fisik 2018 Masih Nol Rupiah, Bappeda Babel Akan Kroscek ke Kabupaten Kota

Kepala Bidang‎ Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Supianto mengatakan

Serapan DAK Fisik 2018 Masih Nol Rupiah, Bappeda Babel Akan Kroscek ke Kabupaten Kota
Bangka Pos/Dedi Qurniawan
Kepala Bidang‎ Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Supianto 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Bidang‎ Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Supianto
mengatakan, pihaknya akan mengkominkasikan di lingkup internal dan mengecek langsung ke kabupaten kota terkait serapan DAK Fisik di Provinsi Babel yang disebut masih nol persen hingga triwulan 1 2018 ini.

Pihaknya akan mengecek kendala sebenarnya sehingga serapan tersebut masih nol persen.

"Apakah terkait petunjuk teknisnya, atau terkait regulasi-regulasi lain yang jadi hambatan," kata dia, Selasa (17/4/2018)

Menurut dia, pada prinsipnya, ketika DAK dikucurkan setiap tahun, maka kucuran tersebut sudah berdasarkan kriteria-kriteria yang dianggap memenuhi syarat usulan DAK. Hanya saja pelaksanaannya perlu mekanisme seperti proses lelang hingga sedang tahapan pelaksanaan kontrak.

"Ini akan kami konfirmasi lebih lanjut dengan kawan-kawan yang ada di kabupaten kota," ujarnya

Sebelumnya diberitakan Bangka Pos, Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dikucurkan pemerintah pusat hingga triwulan I 31 maret 2018 masih 0 rupiah. Pemerintah pusat mengalokasikan DAK Fisik ke Babel sebesar Rp 786,2 miliar.

Hingga saat ini belum ditransfer ke Babel lantaran beberapa hal.

"Sangat disayangkan DAK fisik triwulan I ini sama sekali belum terserap, kalau dibandingkan tahun 2018 dengan 2017, tahun ini ada peningkatan dana dari Rp 687,4 M menjadi Rp 786,2 M," kata Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Babel Supendi, usai menghadiri rapat pimpinan bersama Wagub dan kepala OPD di ruang Tanjung Pendam, Kamis (12/4) lalu.

Supendi menyebutkan seharusnya, untuk DAK fisik triwulan I ini periode Januari-April sudah harus terserap 25 persen. "DAK fisik tahap I ini harusnya dicairkan Februari, paling lambat Juli. Sebetulnya sekarang sudah bisa mengusulkan pencairan tahap II, tapi ini tahap I saja belum dicairkan," sebutnya.

Ia menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah, untuk bisa melakukan pencarian tahap I yaitu rekaputasi penerimaan peraturan APBD tahun berjalan atau Perda.

Syarat kedua, laporan realisasi penyerapan dan capaian output perbidang tahun 2017, yang sudah disalurkan harus.

Syarat ketiga, rencana kegiatan yang sudah disetujui Kementrian lembaga, dan keempat, daftar kontrak kegiatan bukti. (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved