Panwaslu Bangka Minta Salah Satu Paslon Tertibkan Spanduknya

Memang ada desakan dari tim lain mana ini pergerakan panwas atas tindakan itu. Kami juga tidak asal mengatakan melanggar atau tidak

Panwaslu Bangka Minta Salah Satu Paslon Tertibkan Spanduknya
Bangka Pos/Nurhayati
Corri Ihsan 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Corri Ihsan mengakui adanya pertanyaan dari dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Bangka yakni nomor urut dua dan nomor urut tiga yang menanyakan spanduk empat program unggulan diusung salah satu paslon yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Bangka.

Untuk itu pihaknya dari Panwaslu Kabupaten Bangka membahasnya bersama KPU Kabupaten Bangka dan ketiga LO paslon guna membahas permasalahan tersebut.

"Memang ada desakan dari tim lain mana ini pergerakan panwas atas tindakan itu. Kami juga tidak asal mengatakan melanggar atau tidak, kami kembalikan ke aturannya yang punya aturan itu ada di PKPU makanya disampaikan kepada KPU," jelas Corri usai rapat dengan KPU dan tiga LO Paslon, Kamis (3/5/2018) di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka.

Namun menurutnya ada prosedur yang dilakukan oleh paslon nomor urut satu untuk memasang alat peraga di luar yang dipasang oleh KPU yang tidak dilalui, maka diputuskan agar pemasangan spanduk tersebut di ajukan dulu ke KPU setelah ada persetujuan dari pihak KPU baru boleh dipasang.

Sedangkan untuk spanduk yang sudah terlanjur dipasang paslon , maka Panwaslu dan KPU Kabupaten Bangka meminta pihak paslon harus menertibkan dulu spanduk tersebut sampai munculnya persetujuan dari KPU Kabupaten Bangka baru boleh dipasang kembali.

Sedangkan untuk paslon yang lain jika mau memasang APK yang sama seperti dengan paslon nomor urut satu maka harus melewati prosedur juga mengajukan desainnya kepada KPU.

Diakui Corri ada terkesan Panwas memihak salah satu paslon terkait dengan pemasangan spanduk tersebut. Namun ia menegaskan bahwa panwaslu tidak memihak salah satu paslon.

"Itu tidak ada, kami berusaha untuk adil semuanya dan atas tindakan ini sikap kepastian hukum yang kami terapkan. Kami tidak asal memutuskan bahwa itu melanggar atau tidak melanggar tetapi ada prosedur yang harus kami lalui dan sampai hal ini kita putuskan untuk APK nama paslon yang menjadi polemik ditertibkan dulu sampai ada keputusan persetujuan dari KPU," tegas Corri.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved