TKA Tiongkok Masuk Tiap Hari, Begini Komentar Menohok Ratna Sarumpaet

Seniman sekaligus aktivis Ratna Sarumpaet mengritisi perihal isu TKA Tiongkok yang masuk ke Indonesia setiap harinya

Kolase
Ratna 

BANGKAPOS.COM - Seniman sekaligus aktivis Ratna Sarumpaet mengritisi perihal isu TKA Tiongkok yang masuk ke Indonesia setiap harinya.

Hal ini berdasarkan dari hasil investigasi ombudsman di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Ombudsman RI mengaku pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dengan temuan di lapangan.

 

Baca: Emosi Robby Purba Meledak di Acara Roy Kiyoshi, Gegara Ini

"Ada kondisi arus TKA khususnya dari Tiongkok deras sekali tiap hari masuk ke negara ini. Sebagian besar mereka unskill labor (tanpa keterampilan)," kata Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI dikutip dari Bangkapos.

Baca: Ada yang Tak Lumrah di Sekitar Rumah Megah Roro Fitria, Bikin Bergidik

Menanggapi kabar tersebut, Ratna Sarumpaet mempertanyakan pihak yang mempertanggungjawabkan akan hal tersebut.

Melalui akun twitter pribadinya, @RatnaSpaet dirinya mengatakan:

"Siapa yang bertanggung-jawab atas semua ini?

Siapa yang melindungi buruh lokal yg tersingkir dari pekerjaannya oleh desakan/serbuan buruh UNSKILL dan illegal dari Tiongkok kalau pejabat2 Negara kita dari tingkat atas hingga tingkat mentri, imigrasi, polisi, semua lepas tangan?"

Baca: Heboh! Beredar Foto DJ Butterfly Ketiduran di Sofa Saat Pakai Daster dan Sandal Jepit

Menambahkan, Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida mengatakan pada umumnya para TKA asing tersebut bekerja di proyek-proyek yang imvestasinya memang berasal dari negara mereka.

Kabarnya, mereka juga akan mendapatkan bayaran lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal.

Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil temuannya tersebut kepada lembaga terkait, yakni Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Tenaga Kerja, Kepolisan, hingga Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM).

Menurut Laode, lembaga-lembaga terkait tersebut akan segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI. (TribunWow/Dian Naren)

Editor: Evan
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved