Tiga Pasal Jadi Sorotan Diskusi Telaah Perpres Nomor 20 Tahun 2018

Baginya, itu tidak sebanding dengan proses pengurusan surat menyurat untuk pekerja lokal. Seperti, membuat

Tiga Pasal Jadi Sorotan Diskusi Telaah Perpres Nomor 20 Tahun 2018
Bangka Pos / Idandi Meika Jovanka
Diskusi telaah kritis aturan tenaga kerja asing di STIE Pertiba, Selasa (15/5) sore. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka‚Ä®

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Tiga poin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing menjadi sorotan diskusi telaah kritis aturan tenaga kerja asing di STIE Pertiba, Selasa (15/5) sore.

Satu diantara peserta diskusi, Rudiansyah mengatakan pasal 10, 19, dan 26 terkesan merugikan

Lebih lanjut, ia menyebutkan pasal 10 yang menyatakan TKA tidak diwajibkan memiliki RPTKA sebagai syarat bekerja terkesan melangkahi undang-undang yang mewajibkan hal itu.

Menurutnya, poin tersebut harus direvisi sebelum diberlakukan.

Kemudian, pasal 19 terkait pejabat imigrasi perwakilan RI di luar negeri memberikan vitas paling lama2 hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Baginya, itu tidak sebanding dengan proses pengurusan surat menyurat untuk pekerja lokal. Seperti, membuat KTP, SKCK, dan lain sebagainya memakan waktu lama.

Terakhir, ia memandang pasal 26 mempunyai kemajuan sekaligus kemunduran karena terdapat poin memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

“Tiga poin ini harus diperhatikan lagi sebelum diberlakukan,” ungkap Rudiansyah.(*)

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved