Banyak Tak Ingat, Ini Pidato Terakhir Soeharto Saat Turun dari Jabatan Presiden

BANGKAPOS.COM -  Tanggal 21 Mei memiliki arti sejarah tersendiri bagi rakyat Indonesia.

Pasalnya, ditanggal tersebut Presiden ke-dua Indonesia Soeharto secara resmi menyatakan melepas mahkota Kepresidenannya setelah berkuasa selama hampir 32 tahun lamanya.

Masa kekuasaan orde baru pun runtuh setelah mendapat desakan dan perlawanan dari mahasiswa.

Bapak Pembangunan itu resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 mei 1998 setelah terjadi aksi besar-besaran oleh sejumlah aktivis dan mahasiswa kala itu.

Bahkan, gedung DPR/MPR RI berhasil dikuasi oleh mahasiswa yang saat itu menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga aktivis mahasiswa di era reformasi, Adian Yunus Yusak Napitupulu, mengenang peristiwa Mei 1998, sebelum jatuhnya Presiden Soeharto.

Adian berkisah tentang peristiwa yang terjadi hari ini pada 18 tahun silam, 18 Mei 1998.

Ketika itu, demonstrasi mahasiswa semakin besar dalam menuntut Soeharto untuk lengser keprabon.

"Situasi saat itu mencekam. Aparat militer tanpa identitas namun bersenjata ada di tiap sudut Jakarta," demikian kenangan Adian, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Rabu (18/5/2016).

"Lapis baja, mulai water cannon hingga panser meraung di jalanan. Sniper menunggu kampus-kampus yang akan bergerak," lanjut Adian. Adian berkisah, berdasarkan rapat mahasiswa pada malam sebelumnya, setiap simpul dari 54 kampus yang tergabung dalam Forum Kota diminta membawa setidaknya 20 mahasiswa dari tiap kampus yang siap jadi martir.

"Total 1.242 mahasiswa dari 54 kampus sudah harus tiba di lokasi. Jika pukul 10.00 WIB tak terjadi bentrokan, maka setiap kampus diharuskan memberangkatkan 50 mahasiswa lagi," tulis Adian. Adian melanjutkan, jika hingga pukul 12,00 WIB tidak ada pertumpahan darah, maka semua mahasiswa diminta mengosongkan kampus. Seluruh mahasiswa diminta bergerak ke Gedung DPR/MPR.

"Tapi kalau pukul 09.00 WIB terjadi bentrokan, maka 54 kampus diminta untuk memblokir jalan raya depan kampus masing-masing," ujar Adian, yang juga Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) itu.

Mahasiswa memang cenderung bergerak hati-hati dan tidak sporadis, mengingat sudah ada korban jiwa saat mahasiswa Universitas Trisakti melakukan unjuk rasa.

"Enam hari lalu, empat mahasiswa Trisakti ditembak mati," tulis Adian. Tidak hanya itu, setelah itu juga terjadi kerusuhan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia. Kerusuhan itu juga disertai kekerasan berbasis prasangka rasial. Saat itu, kata Adian, mahasiswa berpikir bahwa 90 persen dipastikan akan terjadi pembantaian massal. Namun, itu tidak menjadikan mahasiswa tak punya nyali untuk bergerak.

"Takut? Itu pasti. Kami pun ingin kuliah cepat dan lulus tanpa di-drop out atau di-dor (ditembak mati). Tapi apa pilihan kami?" lanjut dia.

Namun, aksi itu kemudian membuahkan hasil. Pukul 12.00 WIB, mahasiswa yang berkumpul di depan gerbang DPR/MPR sudah mencapai 7.000 orang.

"Jumlahnya terus dan terus bertambah," kenang Adian.

Peristiwa yang terjadi pada 18 Mei 1998 merupakan bagian dari rangkaian panjang menjelang jatuhnya Soeharto.

Mengutip dokumen Harian Kompas yang terbit 19 Mei 1998, mahasiswa yang menguasai pelataran Gedung DPR/MPR memutuskan untuk bermalam.

Mereka diminta pulang hingga disediakan bus, tapi menolak.

Setelah mahasiswa berhasil menduduki Gedung DPR/MPR, desakan untuk menuntu Soeharto mundur semakin kuat. Pimpinan DPR/MPR pun meminta Presiden Soeharto untuk mundur.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR/MPR Harmoko yang didampingi pimpinan lain, yaitu Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid, pada 18 Mei 1998.

"Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, Pimpinan Dewan baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," ujar Harmoko dalam keterangan resmi kepada pers.

Melansir Kompas.com, terpilihnya Soeharto untuk ketujuh kalinya sebagai Presiden RI pada Maret 1998 membuat situasi dalam negeri semakin bergejolak.

Penolakan secara terang-terangan akan keterpilihan kembali penguasa Orde Baru kian terasa.

Puncaknya pada bulan Mei 1998 di mana terjadi penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti yang kemudian dijuluki sebagai "martir reformasi".

Kejadian ini menyulut protes rakyat dalam skala massif yang dimotori oleh mahasiswa.

Mereka mulai meninggalkan metode mimbar bebas di kampus-kampus dan mulai turun ke jalan.

Hingga pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR, salah satu simbol perpanjangan tangan kuasa Soeharto ketika itu.

Meski mendapat protes hebat, Soeharto bergeming.

Di tengah hiruk-pikuk itu dia masih berupaya menyusun kabinet barunya yakni Kabinet Reformasi, sebagai upaya untuk memperoleh kembali kepercayaan rakyat.

Namun, alih-alih mendapat dukungan, sebanyak 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang kembali masuk dalam Kabinet Reformasi tiba-tiba saja mengundurkan diri pada 20 Mei 1998 pukul 20.00.

Dikutip dari Presiden (daripada) Soeharto, sebuah surat dilayangkan para menteri itu kepada Yusril Ihza Mahendra selaku staf ahli Presiden.

Isinya, mereka secara implisit menyarankan Soeharto mengambil langkah cepat untuk memenuhi keinginan masyarakat yang memintanya mundur.

Keempat belas menteri yang mengundurkan diri itu adalah Akbar Tandjung, AM Hendropriyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirt, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahadi Ramelan, Subiakto Tjakrawedaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.

Tak lama setelah surat itu sampai ke Soeharto, pria yang dijuluki "The Smiling General" ini pun menyatakan niatnya untuk mundur. Yusril kemudian yang menyusun naskah pidato pengunduran diri sang penguasa selama 32 tahun itu.

Pada saat naskah itu diserahkan, Soeharto sempat menuliskan tambahan pidatonya sendiri di lembar kosong. Pada Kamis, 21 Mei 1998 sekitar pukul 09.00, Soeharto sudah mengenakan safari warna gelap dan berpeci.

Dengan langkah tenang, dia meninggalkan Ruang Jepara yang ada di Istana Negara menuju Ruang Credentials.

Dia kemudian berdiri di depan mikrofon. Dengan nada suara yang datar, tanpa emosi. Presiden tua itu mengucapkan:

Assalamual’aikum warahmatullahi wabarakatuh

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik.

Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(selanjutnya pidato Soeharto membacakan tulisan tangannya)

Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya.

Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45-nya.

Mulai ini hari Kabinet Pembangunan ke VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pidato yang dilontarkan Soeharto hanya berlangsung sekitar 10 menit.

Soeharto menandatangni naskah usai BJ Habibie diangkat sumpah oleh Mahkamah Agung.

Tanpa ada satu kata pun disampaikan kepada Habibie, Soeharto langsung meninggalkan ruang Credentials.

Ditemani putrinya, Mbak Tutut, Soeharto menemui piminan DPR/MPR yang menunggu cema di Ruang Jepara tanpa tahu apa yang terjadi selama 10 menit lalu itu.

Ketika sampai di ruangan itu, Soeharto menyampaikan dia sudah menyatakan pengunduran dirinya sekaligus serah-terima jabatan presiden kepada BJ Habibie.

Sesudah menyampaikan itu, Soeharto keluar dari istana menuruni anak tangga di Istana Merdeka.

Dia menaiki mobil yang sudah menunggunya dan meluncur ke kediamannya di Jalan Cendana No. 8-10.

Itulah cerita sejarah berakhirnya kekuasaan orde baru tepat 20 tahun silam.(*)