Kementrian ESDM Bolehkan Tambang Laut Beroperasi Meski Belum Ada Perda Zonasi

Perpanjangan izin tambang ini kami ingin tahu seperti apa. Karena kementrian sendiri setahu kami beda persepsi. Dari KKP meminta

Kementrian ESDM Bolehkan Tambang Laut Beroperasi Meski Belum Ada Perda Zonasi
Bangkapos/Hendra
Pertemuan Pansus Interpelasi DPRD Babel dengan Kementrian ESDM Ditjen Minerba, di Jakarta, Rabu (23/5/2018). FOTO: Bangka Pos / Hendra 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Panitia khusus hak interpelasi DPRD Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke Kementrian ESDM, Dirjen Minerba, Rabu (23/5/2018).

Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua DPRD Babel, Hendra Apollo, Tony Purnama, Ketua Pansus Eka Budiarta beserta anggota, Kadis ESDM Babel Suranto dan Kepala PTSP Babel, Safitri.

Pertemuan yang membahas terkait perpanjangan izin tambang laut di Babel, dan persoalan perdagangan antar pulau mineral ikutan timah diterima langsung oleh Kasubdit Minerba Ditjen Minerba, Haidir beserta tiga orang stafnya.

"Kami ingin mempertanyakan terkait perpanjangan izin tambang laut dan dasar hukum perdagangan zirkon," kata Hendra Apollo.

Lanjutnya kami juga ingin tahu dasar hukumnya sampai mineral ikutan timah ini bisa keluar Babel. Dari perdagangan ini juga kami ingin mengetahui apa yang bisa menguntungkan untuk Babel.

"Perpanjangan izin tambang ini kami ingin tahu seperti apa. Karena kementrian sendiri setahu kami beda persepsi. Dari KKP meminta untuk tidak dilakukan penambangan sampai perda zonasi selesai. Kemudian bagaimana dengan dari Kementrian ESDM," tanya Hendra.

Aji, staf dari kementrian ESDM mengatakan untuk operasional tambang masih bisa dilakukan meskipun perda zonasi belum selesai.

Demikian juga dengan perdagangan zirkon antar pulau. Hanya saja untuk ekspornya harus memenuhi ketentuan pemurnian yakni 65,5 persen.

"Kalau iup existing bisa saja beroperasi. Karena memang belum ada pelarangannya. Surat dari kementrian kelautan itu sudah dijawab oleh kementrian esdm dan masih membolehkan beroperasinya tambang laut. Karena perda zonasinya belum ada dan belum ada pelarangannya. Kecuali perda zonasi sudah dibuat dan ada pelarangan tambang laut," kata Aji.

Senada disampaikan Helmy, bidang hukum Ditjen Minerba. Dia juga mengatakan bila perda zonasi belum ada, proses tambang iup existing masih bisa dilakukan. Demikian juga dengan perpanjangan izin tambang.

"Logika hukum positifnya kalau belum ada aturannya boleh saja dilakukan perpanjangan. Disana ada hak kepala daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang kepala daerah. Mengambil keputusan itu untuk suatu hal yang positif," kata Helmy.(*)

Penulis: Hendra
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved