Jokowi Disentil karena Kebijakannya Bagikan THR Triliunan Rupiah Berbau Politis

Centre for Budget Analysis (CBA) mengkritik kebijakan baik hati pemerintah membagikan THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, pensiunan, anggota

Jokowi Disentil karena Kebijakannya Bagikan THR Triliunan Rupiah Berbau Politis
Jokowi Umumkan THR 

BANGKAPOS.COM - Centre for Budget Analysis (CBA) mengkritik kebijakan baik hati pemerintah membagikan THR dan Gaji ke-13 kepada PNS, pensiunan, anggota TNI dan Polri, dengan anggaran mencapai Rp 35,76 triliun atau naik 68,9 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tak ada jaminan peningkatan kesejahteraan tersebut berbanding lurus dengan kinerja para abdi negara. Apalagi kebijakan ini dilakukan jelang Pemilu 2019.

Baca: Dalam 10 Detik 700 Ribu Nokia X6 Unit Ludes, Ini Kelebihan, Harganya Jomplang Sama Performanya

"Dasar adanya anggaran THR dan Gaji ke-13 PNS diberikan karena pemerintah menilai kinerja Aparatur Sipil Negara semakin baik. Padahal, CBA melihat bahwa kinerja PNS dari kontek penyerapan atau realisasi anggaran atau APBN pada bulan April, tidak semua kementerian baik atau tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/5/2018).

CBA mencontohkan, realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada April 2018 hanya sebesar 11,61 persen. Padahal, penyerapan anggaran kementerian tersebut pada April tahun lalu bisa 14,67 persen.

"Begitu juga dengan kementerian Sosial, di mana realisasi anggaran pada April 2018 hanya sebanyak 13,52 persen dari total APBN. Sedangkan realisasi anggaran pada bulan April 2017 mencapai sebanyak 16,30 persen," ujarnya.

Baca: Inilah 11 Aturan Kerajaan yang Dilanggar Lady Diana : Saya Memimpin Dari Hati

CBA melihat kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 dengan kenaikan anggaran sebesar 68,9 persen ini bagian politik baik hati pemerintahan Jokowi kepada para birokrat dan terbilang politis.

"Agar ketika memasuki tahun politik, dilihat bahwa pemerintahan sekarang sebagai pemerintahan yang perduli dan sangat baik kepada PNS," kata dia.

Akibat politik berbaik hati ini, lanjut Uchok, pemerintah harus mengeluarkan anggaran paling besar sebanyak Rp 35,76 triliun.

Padahal, kalau pemerintah cerdas, anggaran sebesar itu bisa untuk mencicil utang negara yang sudah tembus Rp 4.000 triliun, tepatnya Rp 4.180 triliun.

Baca: Perlakuan Ashanty ke Asisten Rumah Tangga Terkuak dari Percakapan di Grup WA, Ini Buktinya

Dan seharusnya pemerintahan Jokowi harus berkaca kepada Malaysia, di mana perdana menteri yang baru terpilih mana, Mahathir Mohamad melakukan efisiensi anggaran pada saat utang negaranya sangat besar.

"Utang Malaysia sebesar Rp 3.593 triliun,

Baca: Tampil Beda dengan Gaya Rambut Keriting, Aura Kasih Dibilang Mirip Boneka Barbie

tapi Perdana Menterinya tidak menghambur anggaran untuk gaji pegawai, malahan melakukan pemotongan anggaran untuk seluruh menteri kabinet sebesar 10 persen," tukasnya.

Rabu (23/5/3018) kemarin, Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah (PP) tentang pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk PNS, pensiunan, anggota TNI dan Polri. Anggarannya mencapai Rp 35,76 triliun atau naik 68,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Halaman
12
Editor: Evan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved