Terkait THR, SPSI Babel Minta Pemerintah Awasi dan Tegakkan Hukum di Sektor Swasta

Menurut Darusman, persoalan THR ini kerap terjadi saban tahun karena rendahnya penegakkan hukum

Terkait THR, SPSI Babel Minta Pemerintah Awasi dan Tegakkan Hukum di Sektor Swasta
BANGKAPOS.COM/KRISYANIDAYATI
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Babel, Darusman. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung Darusman Aswan  meminta pemerintah tak hanya memperhatikan tunjangan hari raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah harus juga berlaku adil dengan memperhatikan pembayaran THR di sektor swasta.

"PNS diberikan perhatian lebih saat ini. Berarti THR ini penting dan tidak bisa dipisahkan dari hak pekerja. Jangan pemerintah hanya peduli pada PNS-nya saja, sementara dengan swasta, yang juga merupakan bagian dari bangsa ini, saya tidak mengatakan tidak diperhatikan, tapi paling tidak sama adilnya dengan perlakuan pemerintah dengan PNS. Ini harapan kami seperti itu," beber Darusman kepada Bangka Pos, Kamis (24/5/2018).

Perhatian dan perlakuan yang dimaksud adalah berupa penegakkan hukum jika ditemukan perusahaan yang membandel dengan tidak membayar THR pekerjanya sesuai ketentuan.

Pemerintah juga diminta untuk mulai memontoring dan mendata perusahaan-perusahaan yang ada.

"Perusahaan kan diberi batas waktu paling lama THR itu dibayarkan pada H-7. Kami berharap mulai dari sekarang, pemerintah sudah melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan. Mendata dan mengingatkan mereka," kata dia

Darusman menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya, persoalan THR dari waktu ke waktu selalu menjadi persoalan klasik karena terjadi setiap tahun.

Dia meyakini masih banyak perusahaan yang kucing-kucingan membayar THR pekerjanya tidak sesuai ketentuan.

Meski tak disebutkan secara gamblang, SPSI mencatat bahwa persoalan THR selalu ada dan terjadi tiap kabupaten kota di Babel. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konstruksi.

"Memang ada perusahaan yang bonafid, yang kami tidak ragukan lagi. Tapi yang kami khawatirkan ini, yang sembunyi-sembunyi ini banyak. Tak ada papan namanya, tak ada CV-nya, tapi kegiatannya ada, ini yang harus dimonitoring pemerintah," beber Darusman.

Menurut Darusman, persoalan THR ini kerap terjadi saban tahun karena rendahnya penegakkan hukum.

"Jadi mereka enjoy-enjoy saja. Tahun ini kalau bisa jangan terjadi lagi, bagaimana caranya, ya pengawas harus memonitoring sejak dini. Tidak cukup dengan hanya ada posko pengaduan, dan itu tidak efektif sebab banyak yang tidak tahu posko itu. Ngadu juga banyak belum yang terselesaikan,"kata dia.(*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved