Pengusaha Ngadu ke Menkopolhukam, Gara-gara Tak Bisa Nambang di Babar

Pengusaha tambang pemegang IUP di Bangka Barat melaporkan pemerintahan Babel ke Menkopolhukam karena tidak bisa beroperasi menambang.

Pengusaha Ngadu ke Menkopolhukam, Gara-gara Tak Bisa Nambang di Babar
Bangka Pos / Hendra
Suasana Rapat Badan Musyawarah di DPRD Bangka Belitung bersama dengan SKPD di Pemprov Babel, Jumat (29/6/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pengusaha tambang pemegang IUP di Bangka Barat melaporkan pemerintahan Babel ke Menkopolhukam karena tidak bisa beroperasi menambang.

Setda Bangka Belitung, Yan Megawandi dalam rapat Badan Musyawarah di DPRD Babel, Jumat (29/6/2018) mengakui ada permintaan dari Menkopolhukam untuk menindaklanjuti laporan dari pengusaha tambang tersebut.

Rapat Banmus dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya didampingi Wakil Dedy Yulianto serta dihadiri para anggota dewan lainnya.

Dia juga menjelaskan pihak Menkopolhukam meminta pemerintah Bangka Belitung mengecek kembali perizinan pengusaha tersebut.

“Kita diminta sosialisasikan lagi. Kemudian soal izinnya diminta untuk dibuktikan apakah benar sudah sesuai dengan aturannya. Tapi saat ini masyarakat tetap menolak. Apapun hasilnya nanti baik masyarakat menolak ataupun izinnya seperti apa setelah kita cek, akan kita laporkan ke Menkopolhukam,” jelas Yan Megawandi.

Lanjut Yan, Pemerintah Propinsi Bangka Belitung juga akan berkoordinasi kembali dengan Pemkab Babar terkait permasalahan tersebut.

Hal ini dilakukan agar ada jaminan kepada investor yang sudah mendapatkan izin untuk beroperasi kerja.

“Kita harus menjamin investasi yang masuk. Menkopolhukam juga meminta seperti itu. Tapi karena ada penolakan dari masyarakat, kita akan cek kembali,” ujar Yan Megawandi.(*)

Penulis: Hendra
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved