Amankan Aset, PT Timah Tbk Terapkan Program Kemitraan Dengan Masyarakat

PT Timah Tbk saat ini menerapkan program pola kemitraan melibatkan masyarakat yang selama ini marak melakukan penambangan ilegal

Amankan Aset, PT Timah Tbk Terapkan Program Kemitraan Dengan Masyarakat
Bangka Pos / Nurhayati
Pihak PT Timah Tbk mengundang wartawan makan bersama untuk meningkatkan silaturahmi terkait program PT Timah Tbk, Rabu (11/7/2018) di Restoran Raja Laut. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--PT Timah Tbk saat ini menerapkan program pola kemitraan melibatkan masyarakat yang selama ini marak melakukan penambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan BUMN tersebut.

Untuk itu PT Timah Tbk melaksanakan pola operasi produksi dengan memaksimalkan sinergitas masyarakat dalam aktivitas penambangan total sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Pernyataan ini juga disampaikan Kahumas PT Timah Tbk Anggi Siahaan untuk meluruskan tudingan pihak Satpol PP Kabupaten Bangka terkait yang menyatakan PT Timah Tbk menampung timah ilegal dari penambang TI saat melakukan dengan penertiban tambang TI di depan Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat.

"Pola-pola perusahaan sekarang ini dasarnya adalah regulasi dan itu dimungkinkan. Dikeluarkanlah program tahun ini berbasis kemasyarakatan karena sebenarnya yang dikeluarkan itu adalah konservasi yang merupakan program recovery. Apa itu recovery penambangan yang menyisakan kemudian kita optimalkan, itu sesuai regulasi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018," jelas Anggi saat jumpa pers, Rabu (11/7/2018) di Restoran Raja Laut.

Untuk itu PT Timah Tbk mengaplikasikan peraturan menteri tersebut guna memaksimalkan kemitraan bersama masyarakat. Ditegaskannya yang dilakukan perusahaan dasarnya adalah regulasi.

Selain itu juga berdasarkan Kepres Nomor 63 Tahun 2004 mengenai pengamanan objek nasional dimana IUP PT Timah Tbk juga merupakan objek vital nasional. Hal ini berkaitan juga dengan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan.

"Apakah kemudian menjadi salah atau benar kami kira dasarnya adalah regulasi," kata Anggi.

Dia menyatakan, yang dilakukan PT Timah Tbk adalah pola pengamanan aset milik perusahaan berbasis kemasyarakatan.

"Beberapa pengamat juga bicara begitu, ini adalah pola pengamanan berbasis masyarakat. Artinya perusahaan sekarang care (peduli-red) terhadap pola-pola kemitraan berbasis kemasyarakatan. Memang betul ke depan kita punya PR untuk menyempurnakan ini sehingga pola produksi berbasis masyarakat menjadi lebih sempurna," jelas Anggi.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihak PT Timah Tbk melakukan upaya komunikasi sehingga implementasi terhadap peraturan tersebut menjadi sepaham dan bersinergisitas.

Dijelaskan Musda Anshori selaku Kawasprod Bangka Induk, bahwa program jemput bola ke masyarakat penambang berkaitan dengan regulasi sesuai Kepres Nomor 63 Tahun 2004 mengenai pengamanan objek vital nasional.

Oleh karena itulah pihaknya mengamankan IUP milik PT Timah Tbk.

"Memang kita ketahui ilegal mining ini sudah sejak lama berjalan. Prinsipnya WPR yang disampaikan Pak Jokowi saat berkunjung ke Bangka itu adalah mengayomi masyarakat penambang. Terkait ilegal secara teknisnya tapi dalam IUP itu adalah hak kita dalam mengamankan produksi sesuai Keppres 63 pada konservasi mineral dan batubara. Jadi itu ada di Permen ESDM Nomor 22 dan diperbaharui lagi dengan Permen Nomor 26 Tahun 2018," ungkap Musda.

Untuk itulah pihaknya harus meningkatkan proses penambangan, selain untuk menjaga aset perusahaan dan juga kesinambungan cadangan produksi PT Timah Tbk.

Disamping itu dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan masyarakat di wilayah sekitar tambang.

Dia mengatakan, kemungkinan ada kesalahpahaman dimana pada tahun 2002 ada serah terima penghibahan lahan untuk kawasan industri tetapi ternyata tidak disertai deliniasi IUP.

Ketika PT Timah Tbk membuka penambangan dari tahun 2010 di IUP yang menjadi kawasan industri tersebut ada izin usaha penambangan yang dikeluarkan Bupati Bangka yang saat itu dijabat H Yusroni Yazid.

"Di lokasi IUP di Jelitik itu salah satunya dilakukan penambangan ilegal. Jadi bagi PT Timah Tbk jelas karena ini pengamanan aset kita laksanakan jemput bola di lokasi itu dengan mengamankan biji timah yang dilakukan penambang dengan pola kompensasi. Jadi kompensasi itu bukan jual beli, kita mengakomodir biaya operasional yamg keluarkan penambang dimana ada perhitungan kompensasi dari kita berapa," jelas Musda.

Diakuinya, pada bulan Februari penjualan timah produksi PT Timah Tbk hanya 25 persen dari produksi smelter swasta yang secara masif menampung timah masyarakat padahal berada timah tersebut berasal di IUP PT Timah Tbk.

"Dengan kondisi itulah maka pada tahun ini kembali itu kita lakukan kalau tidak aset biji timah kita akan keluar dan PT Timah selaku BUMN wajib melaksanakan amanat Keppres 63 dan Permen 26 itu harus kita lakukan," tegas Musda.

Pihaknya sudah menyampaikan ke para penambang bahwa tidak pernah mengundang untuk menambang dilokasi IUP PT Timah Tbk, tetapi hasil yang didapat dari IUP tersebut harus dikembalikan ke PT Timah Tbk.

Selain itu, disampaikan Musda bahwa konservasi mineral tersebut sesuai aturan yang juga sudah disepakati dengan Bupati Bangka sebelumnya, sampai ke mineral ikutannya.

Disampaikannya bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Polres Bangka dan Polda Bangka terkait pengamanan IUP tersebut.

Sedangkan terkait penambangan tersebut dari pihak PPN juga sudah menyampaikan tidak ada masalah.

"Sangat efektif menambah produksi kita. Sebenarya awalnya hasil pengolahan ini tujuannya merecovery dari hasil penambangan di SPK kita, itu yang kita lakukan di pos pos pam kita, yang non SPK di pendulangan tadi dan ketiga program jemput bola yang menjadi semacam viralnya karena ini sangat mengurangi produksi mereka (smelter-red). Kita sebagai pemilik IUP wajib mengamankan produksi aset vital biji timah dan mineral ikutannya," ungkap Musda.

Menurut Edi Purtopo selaku Kepala Keamanan Bagian Darat PT Timah Tbk, pihaknya sudah menanyakan Wakapolres Bangka terkait dengan penertiban TI di IUP Jelitik. Menurut pihak Polres Bangka penertiban dilakukan berdasarkan adanya aduan dari pihak PPN pada tanggal 15 Mei 2018.

Untuk itu menurut Edi, ia sudah mendatangi pihak PPN dimana pihak PPN pun tidak mempermasalahkan operasional TI tersebut.

"Tidak ada masalah dari PPN? termasuk juga tokoh masyarakat tapi karena menurut pihak polres pihaknya sudah di lapangan jika tidak bertindak dikira ada main dengan bapak. Saya datang ke PPN sebelum tanggal 15 Mei dilaksanakan itu. Keberatan PPN karena suara bising dan pembuangan air membuat limbah. Sebelum kejadian itu kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat penambang tentang keberatan PPN salah satunya cara dari masyarakat dan kita untuk pembuangan cerobong sudah kita redam walaupun tidak maksimal tapi sudah mengurangi. Kedua mengenai pembuangan air sudah kita arahkan ke seberang," jelas Edi.

Selain itu juga pada saat jam salat, aktivitas TI berhenti melakukan penambangan untuk menghormati agar tidak terjadi kebisingan suara dari aktivitas penambangan itu.

Menurutnya ini program tersebut dilakukan PT Timah Tbk untuk membantu agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved