Pengusaha Diminta Tak Memaksa Operasikan Kapal Isap

Keberadaan kapal isap di perairan Desa Air Nyatoh dan sekitarnya tetap ditentang dan ditolak oleh masyarakat

Pengusaha Diminta Tak Memaksa Operasikan Kapal Isap
bangkapos.com/Ryan A Prakasa
Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Bong Ming Ming 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Keberadaan kapal isap di perairan Desa Air Nyatoh dan sekitarnya tetap ditentang dan ditolak oleh masyarakat saat pihak perusahaan  melakukan sosialisasi yang digelar di Desa Air Nyatoh dan Desa Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Jumat (13/7/2018).

Anggota DPRD Bangka Belitung, Bong Ming Ming menegaskan bahwa sosilisasi dan konsultasi publik sudah jelas-jelas ditolak oleh masyarakat. Pihak perusahaan tidak seharusnya memaksakan kehendaknya untuk tetap beroperasi.

“Disini sudah membuktikan bahwa dari awal amdal yang mereka susun itu sudah cacat prosedur. Apalagi saat ini mendapat penolakan keras dari masyarakat. Dan masyarakat tetap berkomitmen tidak mau lautnya ditambang. Mereka tetap ingin pekerjaanya sebagai nelayan,” kata Bong Ming Ming kepada harian ini, Jumat (13/7/2018).

Dia juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa bila 3 tahun tidak melakukan kegiatan apapun maka amdalnya harus direvisi ulang atau pembuatan amdal ulang.

Pembuatan amdal ulang tersebut harus dilakukan. Dikhawatirkan terjadi permasalahan baru. Kemudian masyarakat juga tetap berkeinginan untuk menjadi nelayan.

“Masyarakat punya hak yang sama dengan pengusaha. Kalau masyarakat menolak tidak boleh dipaksakan. Itu sudah keinginan dari masyarakat,” tegas Bong Ming Ming.

Terkait penolakan kapal isap di perairan Air Nyatoh dan sekitarnya lanjut Bong Ming Ming saat ini Pemprov Babel melalui Sekda sedang membentuk tim ini sedang bekerja menyelidiki terkait perizinan kapal isap tersebut.

“Kalau nanti ditemukan cacat prosedur dalam pembuatan amdal, maka sebagai anggota dewan saya sarankan agar Gubernur mencabut izin tambang. Amdalnya cacat, otomatis IUP nya juga cacat hukum dan batal,” ujar Bong Ming Ming.

Keberadaan kapal isap ini juga telah mendapat tentangan dari masyarakat. Dan membuat situasi di masyarakat menjadi resah.

Keresahan masyarakat ini juga karena adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Padahal izin tambang perusahaan tersebut ilegal dari amdal yang cacat prosedur.

“Kalau seperti ini kita menyarankan Pemprov ajukan gugatan ke dirjen administrasi hukum umum (AHU). Dan kalau terbukti salah izin perusahaan ini bisa dibekukan, sudah meresahkan dan mengganggu masyarakat nelayan setempat,"pungkas Bong Ming Ming.(*)

Penulis: Hendra
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved