Ini rencana Rute KM Buawana Nusantara Kapal Bantuan dari Pemprov Babel di Belitung

Rute penggunaan KM Bunawa Nusantara 1 yaitu dari Pelabuhan Tanjung RU Kecamatan Badau, Tanjung Nyato Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung,

Ini rencana Rute KM Buawana Nusantara Kapal Bantuan dari Pemprov Babel di Belitung
Bangka Pos/ Disa Aryandi
Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem), Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Ayi Thamrin, dan Dukun Kampong Kelurahan Kota Baharudin, Senin (16/7) berfoto bersama di depaan KM Bunawa Nusantara 1. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Rute penggunaan KM Bunawa Nusantara 1 yaitu dari Pelabuhan Tanjung RU Kecamatan Badau, Tanjung Nyato Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Pulau Pongok Bangka Selatan dan Pelabuhan Sadai Bangka Selatan.

Kapal tersebut, direncanakan beroperasi membawa penumpang dan barang setiap hari.

"Berangkat dari Tanjung RU pagi, dan sampai Sadai langsung balik lagi. Stand bye kapal ini di Tanjung RU. Ini kami sedang sonding dengan Bangka Selatan, karena mereka mendapatkan bantuan kapal seperti ini juga hibah dari Pemprov," ujar Bupati Belitung Sahani Saleh (Sanem) kepada posbelitung.co, Senin (16/7/2018).

Buat mempermudah transportasi itu, kata dia, rencana kapal bantuan yang diterima oleh Bangka Selatan memiliki jalur yang sama. Sehingga transportasi laut, dilajur tersebut tidak menjadi suatu hambatan.

"Jadi yang dari Sadai, berangkat pagi juga, begitu dari Pelabuhan Tanjung RU. Kalau untuk kapan dimulai, sekarang kami akan melakukan sosialisasi dulu dengan masyarakat. Terutama di Kecamatan Selat Nasik, Pongok dan Sadai, jadi nanti pulangnya kapal ini tidak kosong," bebernya.

Sosialisasi tersebut, diperkirakan oleh Sahani Saleh akan berlangsung selama dua bulan kedepan. Sehingga di bulan Oktober - November 2019, transportasi kapal tersebut sudah effectif.

"Tapi ini tentatif, kalau misalkan dalam dua minggu kedepan permintaan sudah banyak, kami akan langsung operasikan dari Tanjung RU. Kalau tarif, nanti hitungan nya per mill laut, dan itu ada di Perda (Peraturan Daerah), mungkin tahap awal nanti menggunakan SK Bupati dulu," ungkapnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved