Aksi Unjuk Rasa di Kantor Bupati Beltim Massa Minta Sub Zonasi Pertambangan Masuk RZWP3K

Ratusan Massa dari Aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati Belitung Timur

Bangka Pos / Suharli
Suasana demo di Kantor Bupati Belitung Timur, pada Rabu (25/7/2018). 

Laporan Wartawan Pos Belitung Suharli

BANGKAPOS.COM, BELITUNG TIMUR - Ratusan Massa dari Aliansi LSM dan Ormas Belitung Timur (Beltim) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati Belitung Timur terkait Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K), Rabu 25/7/2018.

Satu diantara tuntutan Aksi damai tersebut adalah meminta sub zonasi pertambangan Beltim dimasukan kedalam RZWP3K Pemprov Babel.

Menanggapi aksi damai tersebut Bupati Belitung Timur Yuslih Ihza menegaskan sebagai konsekuensi pelaksanaan UU 23 Tahun 2013, kewenangan penyusunan RZWP3K sudah beralih ke pemerintah provinsi sehingga proses penetapan dokumen yang telah disusun tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Adapun poin yang disampaikan bupati kepada para pendemo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa RZWP3K yang dipermasalahkan pada tuntutan hari ini murni berkaitan dengan pengusulan sub zona pertambangan laut oleh aliansi LSM serta ormas, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan segala isu yang berkenaan dengan penambangan di wilayah darat.

"Kami meminta kepada saudara sekalian untuk tidak terprovokasi Apabila mendapat informasi yang tidak jelas berkaitan dengan penambangan darat," kata Yuslih kepada para pendemo.

2. Penyusunan RZWP3K dalam batas wilayah 0 sampai 4 mili sesuai dengan kewenangan Kabupaten Belitung Timur telah dilaksanakan dan diselesaikan sebelum pemberlakuan UU nomor 23 tahun 2014 yang secara efektif resmi diimplementasikan tahun 2016. Perlu diketahui bahwa dalam dokumen RZWP3K tersebut dilampirkan tiga macam peta yaitu peta eksisting peta tematik dan peta rencana.
IUP PT Timah yang dimaksud oleh aliansi LSM dan ormas sebagai sumber dana pertambangan laut adalah cerminan dari kondisi eksisting pada saat penyusunan dokumen namun tidak lagi dimasukkan pada peta rencana.

"Artinya, tidak pernah ada pengusulan sub zona pertambangan laut dalam dokumen tersebut," ujar Yuslih

3. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, kewenangan penyusunan RZWP3K beralih ke pemerintah provinsi, sehingga proses penetapan dokumen yang telah disusun tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. Selanjutnya dokumen tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari rintisan penyerahan P3D yang terdiri dari Buku Laporan akhir RZWP3K, Album Peta RZWP3K, Naskah Akademik dan Raperda RZWP3K Kabupaten Belitung Timur baik dalam bentuk Hard copy maupun shof copy.

Halaman
12
Penulis: Suharli
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved