Begini Kata Didit Srigusjaya Soal Harga Komoditas Perkebunan Babel yang Belum Menggembirakan

Padahal data ini penting sebagai tolok ukur bagi pemerintah mengambil kebijakan terkait harga sawit di tingkat petani, seperti membangun pabrik-pabrik pengolahan sawit baru misalnya.

"Solusinya adalah pemerintah harus cari investor untuk membangun pabrik sawit. Dengan adanya pabrik baru, harga ini akan bersaing dengan baik," katanya.

Didit mengatakan, Komisi II DPRD Babel juga telah terbang ke Medan untuk mempelajari sistem perkebunan sawit di sana.

Tanpa menjelaskan bagaimana sistemnya nanti, Didit mengatakan pihaknya tengah membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sawit di luar Babel untuk membantu mengkerek harga sawit.

Selain Medan, komunikasi dengan Palembang dan Lampung juga akan dijalin. "Kami menjalin komunikasi bisa atau tidak mereka membantu sawit di Babel ini. Kalau kita memaksakan perusahan membeli sawit masyarakat, kapasitas mereka tidak cukup," katanya.

Sementara untuk harga karet, Didit mengatakan, perda penyangga harga karet diakui adalah satu dari komponen menjaga harga karet di tingkat petani. Dia memaklumi hal ini belum maksimal karena seretnya anggaran daerah.

Didit mengatakan, pemerintah diharapkan membangun komunikasi lagi antara BUMD di Babel dengan BUMD di Jawa Barat.
Menurutnya, pada 2012 silam, nota kesepemahaman dengan Jawa Barat telah diteken.

Kerja sama itu berupa pembangunan pabrik karet di Babel karena kapasitas pabrik karet di Jawa Barat sudah tidak representatif lagi. Setelah menjalin MoU, belum ada kabar kelanjutan kerja sama tersebut.

"‎BUMD di Babel ini diharapkan jangan hanya mengurus timah. Artinya BUMD ini bagaimana caranya harus mencari solusi dan ruang-ruang untuk membantu komoditas rakyat kita ini. Jadi untuk karet ini, kami akan coba untuk mengembangkan lagi kerja sama dengan Jawa Barat, karena pengolahan karet terbaik di Indonesia ini Jawa Barat," katanya. (*)