Kanwil Kemenkumham Minta Masyarakat Laporkan Apabila Temukan Praktik Gratifikasi dan Pungli

Suliastiarso meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan praktik pungli dan gratifikasi di wilayah Kemenkumham Babel.

Kanwil Kemenkumham Minta Masyarakat Laporkan Apabila Temukan Praktik Gratifikasi dan Pungli
Bangka Pos/Krisyanidayati.
FGD dan Sosialisasi, Peran unit pemberantasan pungutan liar (UPP) Kemenkum pusat dan kantor wilayah serta pengendalian gratifikasi, di aula Kemenkumham Babel, Selasa (18/9/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM -- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suliastiarso meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan praktik pungli, gratifikasi, dan suap di wilayah Kemenkumham Babel.

Sulistiarso mengatakan hingga saat ini pihaknya memang belum menerima laporan masyarakat terkait adanya tindakan yang dapat mencoreng institusi yang dipimpinnya itu.

"Selama saya menjabat, belum ada laporan yang masuk. Saya membuka kesempatan masyarakat sepenuhnya untuk melaporkan kalau ada di jajaran kami, apabila ada pemerasan, suap, gratifikasi, pungli dan lainnya," katanya usai FGD dan Sosialisasi, Peran unit pemberantasan pungutan liar (UPP) Kemenkum pusat dan kantor wilayah serta pengendalian gratifikasi, di aula Kemenkumham Babel, Selasa (18/9/2018).

Ia mengatakan pemberantasan pungli, gratifikasi dan suap merupakan prioritas utama pihaknya.

"Ini menjadi skala prioritas utama karena konsen kami untuk menindak oknum pegawai yang serakah dan mentalitas buruk, karena ini merupakan penyakit menular," tegasnya.

Ia menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemetaan beberapa potensi yang rawan gratifikasi seperti di lapas, antara lain pada waktu kunjungan ke lapas, jual beli ruang tahanan, dan izin berobat keluar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Semuanya berpotensi, lembaga permasyarakatan, imigrasi itu ujung tombak pelayanan publik karena berhubungan langsung dengan masyarakat," tambahnya.

Beberapa potensi kerawanan ini akan dilakukan penguatan pengawasan internal dan aakan diawasi oleh UPP Babel.

"Semua ASN Kemenkumham dituntut untuk bekerja dengan bersih, serta siap menerima konsekuensi apabila didapati menerima suap, gratifikasi atau lainnya," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim 1 Pokja Pencegahan Unit pemberantasan pungutan liar (UPP) Budi meminta, agar UPP Babel bisa memaksimalkan pengawasan dan melaporkan secara rutin terkait temuan atau identifikasi potensi gratifikasi.

Budi juga meminta seluruh ASN di Kemenkumham untuk melapor ke KPK jika menerima hadiah diatas Rp 1 juta, pasalnya dikhawatirkan masuk dalam indikasi gratifikasi.

"Intinya dilaporkan, kalau menerima sesuatu yang nilainya lebih dari satu juta, itu harus dilaporkan juga. Katta KPK tidak masalah maka akan dikembalikan, ini yang selama ini sering terjadi," ujarnya.

Kementerian tegasnya, dengan aktif akan melakukan sosialisasi kepada pegawai agar terhindar dari praktik suap, gratifikasi dan lainnya.

Penulis: krisyanidayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved