Sengketa Pemilu, Tiga Bacaleg di Babar Mulai Disidang

Tiga Bacaleg (bakal calon legislatif) di Bangka Barat yang terkena sengketa pemilu memasuki tahap mediasi dan pembuktian.

Sengketa Pemilu, Tiga Bacaleg di Babar Mulai Disidang
Bangka Pos / Nordin
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi, Senin (17/9) 

Laporan Wartawan Bangka pos, Nordin

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Tiga Bacaleg (bakal calon legislatif) di Bangka Barat yang terkena sengketa pemilu memasuki tahap mediasi dan pembuktian.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi menyampaikan, ketiga bacaleg ini diketahui bermasalah karena tidak mencantumkan berkas tindak pidana yang pernah dilakukan pihaknya dalam pencalonannya.

" Ada tiga orang dari tiga Partai politik yang berbeda dan memasuki tahap mediasi dan sidang pembuktian saat ini, kalau tidak ada halangan tanggal 26 nanti keputusannya," sebut Agus kepada Bangkapos.com, Selasa (18/9)

Agus mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan apakah ketiga bacaleg ini nantinya apakah bisa ikut bertarung atau tidak pada pemilu 2019.

Semua tergantung fakta-fakta dipersidangan seperti apa dan juga pembuktian yang dilakukan bacaleg.

" Mereka ini (ketiga bacaleg-red) sudah MS (memenuhi sarat) awalnya, ternyata ada tanggapan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ketiga baceleg ini terindikasi pidana," jelasnya

Terpisah salah seorang Bacaleg yang disidang karena sengketa pemilu Muswandi menyampaikan, dirinya berharap bisa mengikuti kontes pemilu tahun depan.

Sebetulnya kasus pidana yang dilakukan sudah berlangsung lama, yakni tahun 1995. Hukuman yang dijalani sekitar 9 bulan.

"Saya kira ini tidak dipermasalahkan pas waktu penyerahan berkas, jadi tidak usah dilampirkan, karena kasusunya juga sudah lama dan hukumannya juga tidak sampai setahun," jelasnya

Terpisah, Pardi ketua KPU Bangka Barat menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke berbagai pihak terhadap tiga bacaleg yang terkena pidana, termasuk ke pengedilan negeri dan lapas.

Hasilnya memang benar bahwa ketiganya terkena tindak pidana, dan saat ini mereka sudah bebas dan mencalonkan diri menjadi bacaleg 2019.

"Jadi kami sesuai dengan PKPU 7 ayat 1 dan 4 bahwa bagi mantan terpidana yang diancam pidana di atas 5 tahun atau lebih itu boleh tetap mencalonkan diri selama mengumumkan secara terbuka tentang status narapidananya kepada publik, kemudian dia juga melapirkan/mencantumkan statusnya ini dalam formulir BB 1 dan 2. Inilah yang tidak dilakukan oleh bersangkutan waktu proses pencalonan dulu sebelum DCS ditetapkan," ungkapnya beberapa hari lalu.(*)

Penulis: Muhammad Noordin
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved