DPRD Setujui Pencabutan Dua Perda Pangkalpinang

DPRD Pangkalpinang menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencabutan dua perda Pangkalpinang

Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian menyampaikan sambutan pada paripurna DPRD Pangkalpinang dengan agenda keputusan terhadap pencabutan terhadap raperda, Senin (24/9/2018). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkalpinang menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pencabutan dua perda Pangkalpinang, Senin (24/9/2018)

Kedua perda yang disetujui untuk dicabut adalah Perda Pangkalpinang nomor 11 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dan Perda Pangkalpinang nomor 18 tahun 2004 entang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Masing-masing juru bicara panitia khusus (pansus) dua raperda, menyampaikan seluruh pandangan fraksi di DPRD Pangkalpinang yang menyetujui raperda pencabutan perda ini.

Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian mengapresiasi persetujuan DPRD. Dia mengatakan, Perda nomor 18 tahun 2004 sudah tak selaras dengan ketentuan di atasnya yakni Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 6 tahun 2018.

"Secara substansi norma hukum sebagaimana yang diatur dalam Perda noklmor 18 tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang berada di atasnya sehingga perda tersebut tidak dapat dipertahankan dan perlu dilakukan pencabutan," kata Sopian.

Adapun Perda Pangkalpinang nomor 11 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan sudah tak sesuai dengan Perda nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian perda ini juga dicabut menindaklanjuti Surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.636/MEN.KP/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal penghapusan retribysi dan pungutan hasil perikanan dalam rangka usaha nelayan.

"Pencabutan dua perda Pangkalpinang adalah sah menurut hukum dikarenakan tidak sesuai atau tidak selaras atau bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya," ucap Sopian. (*)

Penulis: Dedy Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved