DPRD Bangka Sahkan Raperda BPBD dan Perubahan APBD 2018

Bupati Bangka Mulkan meminta inventarisasi titik rawan bencana di wilayah Kabupaten Bangka.

DPRD Bangka Sahkan Raperda BPBD dan Perubahan APBD 2018
Bangka Pos/Nurhayati
Penandatanganan Raperda penyelenggaraan penanggulangan bencana baerah, dan raperda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perubahan APBD Kabupaten Bangka tahun 2018 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Sabtu (29/9). 

BANGKAPOS.COM - DPRD Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna pengesahan melaksanakan pengesahan terhadap dua raperda yang berasal dari Bupati Bangka tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana baerah dan raperda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sabtu (29/9) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Selain itu juga pada waktu bersamaan digelar pengesahan raperda perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri dan Kemas Herman Susilo yang dihadiri 23 anggota, sedangkan 12 anggota DPRD Kabupaten Bangka tidak hadir sehingga rapat dianggap telah kuorum dan persyaratan paripurna.

Diakui Parulian kedua raperda tersebut telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka pada tanggal 1 September 2018 yang lalu.

Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pansus III yang diketuai Firdaus Djohan dan Pansus IV yang diketuai Mendra Kurniawan.

“DPRD Kabupaten Bangka menyetujui kedua rapat tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Bangka,” kata Parulian.

Sedangkan pengesahan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Bangka tahun 2018 yang telah disampaikan melalui rapat paripurna tanggal 22 September 2018 yang lalu.

Raperda perubahan APBD Kabupaten Bangka tahun 2018 tersebut telah dilakukan pembahasan secara bersama antara badan anggaran DPRD Kabupaten Bangka dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka dan telah mencapai kesepakatan sehingga dapat diparipurnakan.

“Tujuan dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya berupa terjadinya ketidak sesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dimasukkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun anggaran 2018,” jelas Parulian.

Oleh sebab itu perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat mengakomodir anggaran dalam melaksanakan program kegiatan di seluruh stakeholder Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved