OJK Dapat 145 Laporan dan Pertanyaan Masyarakat Babel, Mayoritas Soal Perbankan

Selama 2018 inii, Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan 145 laporan, informasi, dan pertanyaan terkait layanan dan produk lembaga jasa keuangan di Babel.

OJK Dapat 145 Laporan dan Pertanyaan Masyarakat Babel, Mayoritas Soal Perbankan
Bangka Pos / Dedy Qurniawan
Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumbagsel, Sabil 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Selama 2018 inii, Otoritas Jasa Keuangan mendapatkan 145 laporan, informasi, dan pertanyaan terkait layanan dan produk lembaga jasa keuangan di Babel.

‎Ini adalah laporan yang OJK terima dari Januari hingga September 2018.

Dari jumlah tersebut, mayoritas laporan ataupun pertanyaan adalah mengenai perbankan, dan kedua adalah terkait hukum sita-menyita atau fidusia.

‎"Masuknya laporan itu biasanya ke Bank Indonesia dulu, karena dianggap pengawasannya masih di Bank Indonesia. Tetapi setelah itu diteruskan kepada kami," kata Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 7 Sumbagsel, Sabil seusai sosialisasi edukasi dan perlindungan konsumen yang digelar OJK di Hotel Novotel, Bangka Tengah, Kamis (4/10/2018).

Sabil mengatakan, laporan dan pertanyaan itu ditindaklanjuti OJK dengan bersurat langsung kepada pelaku industri jasa keungan. Mereka diharuskan menjawab keluhan atau pertanyaan masyarakat tersebut.

Sabil mengatakan, ada cara mudah bagi masyarakat untuk melapor terkait layanan dan produk lembaga jasa keuanga, yakni dengan menelepon ke call center 157.

"Kami juga menerima dengan datang langsung, tapi lebih praktis dengan surat. Atau call center 157 kami dan email pengaduan. Kami memiliki 30 saluran untuk call center, dan termasuk call center terbaik," ujarnya.

Alasan Babel Belum Punya Kantor Perwakilan OJK

Sabil mengakui, Babel saat ini belum memiliki kantor perwakilan OJK. Dia menjelaskan, awalnya, OJK sempat menjajaki hinga ke Gubernur Babel untuk mendirikan kantor.

"Tetapi setelah dipertimbangkan dari segi efektivitas, dan ketersediaan SDM, dianggap (mendirikan kantor) belum waktunya. Fungsi pengawasannya masuk ke Sumatera Selatan," ucap Sabil.

Meski demikian, kata dia, OJK telah membentuk Satgas Waspada Investasi dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dua bentukan satuan ini dipandang salah satu kehadiran OJK dalam fungsi pengawasannya.

Dua satuan ini juga dipandang sebagai bagian dari literasi keuangan di masyarakat.

"Kami sadar bahwa jarak yang jauh itu adalah kendala (dua satuan bentukan ini). Tetapi, kami juga memandang bahwa kendala ini bisa kami perkecil dengan koordinasi yang bagus dengan pemerintah daerah," ucap dia.‎ (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved