‎Sosialisasi di Pangkalpinang, KPK Optimistis Unit Pengendalian Gratifikasi Bisa Berhasil

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Syarief Hidayat mengakui, tugas lembaganya berat untuk membudayakan anti-gratifikasi

‎Sosialisasi di Pangkalpinang, KPK Optimistis Unit Pengendalian Gratifikasi Bisa Berhasil
Bangka Pos / Dedi Qurniawan
Direktur Gratifikasi KPK RI Syarief Hidayat 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA-‎ Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Syarief Hidayat mengakui, tugas lembaganya berat untuk membudayakan anti-gratifikasi.

Tetapi, dia optimistis hal ini bisa dicapai seperti halnya apa yang dicapai oleh program Keluarga Berencana: cukup dua anak.

Dulu, menurut dia, budaya punya anak banyak banyak rezeki sangat kental. Tetapi belakangan, budaya itu menghilang karena orang lama-lama akan sadar.

"Karena sosialisasinya masif. Kewajiban kami mengubah mindset bahwa yang selama ini kami anggap wajar, tidak masalah, ternyata ada aturannya, ternyata itu salah. Target kami di unit gratifikasi, di pencegahan KPK adalaha bagaimana apa yang dianggap wajar, tidak masalah,sebenarnya itu tidak wajar dan bermasalah. dengan apa, pasti perlu sosialisasi yang masif, pengawasan pada UPG-UPG," kata Syarief. Dia hadir pada sosialisasi UPG di ruang OR, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (5/10/2018).

Saat ini KPK tengah membuat barometer UPG yang berhasil. UPG di Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan adalah beberapa yang dinilai lebih baik ketimbang di tempat lainnya.

"Saat ini target kami, bagaimana mereka mau melaporkan gratifikasi dulu. Tetapi ke depan, kami berharap dari awal mereka sudah berani untuk menolak. Sekarang, bagaimana menolak, kalau sistemnya saja masih membuka peluang menerima itu. Seperti di BPN, dan Imigrasi, ini yang perlu jadi perhatian kami, sudah bukan rahasia lagi," beber dia.

UPG telah dibentuk di 353 kementerian, lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah. Di Babel, KPK telah menyambangi Bangka Selatan, Bangka Tengah‎, dan Pangkalpinang.

KPK, kata Syarief memiliki tahapan awal yakni komitmen daerah untuk membentuk UPG.‎ Para kepala daerah diminta membuat aturan terkait penindakan gratifikasi di daerah.

"Ini sudah dilakukan. Komitmen sudah ditandatangani, sudah membuat aturan. Tinggal bagaimana efektivitas UPG ini mengendalikan gratifikasi di daerah," katanya.

Di Pangkalpinang, Syarief mengatakan, UPG yang sudah terbentuk sejak April 2018 belum aktif. Ke depan, pihaknya akan membantu UPG Pangkalpinang dengan melakukan pendampingan.

Setelah itu‎, akan ada pula evaluasi pelaksanaan UPG yang telah dibentuk. KPK akan kembali mengintervensi jika dipandang UPG belum optimal.

"Kami berupaya mengetuk, dan menumbuhkan budaya anti-gratifikasinya. Tetapi ini bukan tugas yang mudah, ini berat karena menurut mereka ini sudah budaya," katanya.‎ (*)

Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved