Kerjasama dengan RS, UBB Bakal Buka Prodi Kedokteran Umum

untuk mendirikan prodi kedkteran umum ada syaratnya, untuk perguruan tinggi harus akreditasi B terlebih dahulu.

Kerjasama dengan RS, UBB Bakal Buka Prodi Kedokteran Umum
ist
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr Ir Ismed Inonu MSi, 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Universitas Bangka Belitung sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun kerjasama untuk klinik kesehatan mahasiswa dan karyawan di kampus dan persiapan pendirian program studi pendidikan kedokteran umum.

Hal ini dijelaskan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr Ir Ismed Inonu MSi, Rabu (10/10) di sela-sela acara gladi bersih wisuda ke XVII di Ballroom Hotel Novotel Bangka.

Dijelaskan Ismed, untuk mendirikan prodi kedokteran umum ada syaratnya, untuk perguruan tinggi harus akreditasi B terlebih dahulu.

Sedangkan untuk RSU Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel ini sudah akreditasi B.

"Dari RSUP Soekarno Hatta Provinsi Kepulauan Babel, sudah siap dan sudah memiliki 18 dokter spesialis," ungkapnya.

Menurut Ismed, bahwa ada beberapa dokter di RSUP sudah siap menjadi untuk menjadi calon dosen usulan prodi.

Lebihlanjut Kata Ismed, bahwa dengan adanya prodi kedokteran umum bila dilihat dari rasio jumlah penduduk dengan dokter tidak terlalu.

Namun adanya prodi kedokteran umum, jelas Ismed untuk percepatan tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Babel. Apalgai, kebanyakan orang yang tidak mau bertugas di Babel.

"Kalau di Babel ada prodi kedokteran umum, maka secara otomatis, maka RSUP akan menjadi tempat praktik. Apalagi kita ini provinsi kepulauan, harus mempunyai SDM kesehatan yang punya sendiri," ujarnya.

Dikemukakan Ismed, untuk mendirikan prodi kedokteran tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi. Karena untuk mendirikan mengeluarkan biaya yang sangat besar.

"Untuk sarana dan prasarana harus disiapkan. Baik itu dari bangunan gedung hingga laboratoritum akan mengeluarkan biaya sangat besar. Belum lagi untuk membayar gaji tenaga dosen yang dokter minimal ada 12 dokter spesialis," kata Ismed.

Menurut Ismed, bila tidak ada campur tangan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota maka prodi kedokteran umum tidak akan jadi. (*)

Penulis: agusrya
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved