Data Dinas Sosial, Angka Kemiskinan Kota Pangkalpinang Menurun

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pangkalpinang, Fitriansyah mengatakan angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang

Data Dinas Sosial, Angka Kemiskinan Kota Pangkalpinang Menurun
bangkapos/edwardi
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pangkalpinang, Fitriansyah.

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM -- Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pangkalpinang, Fitriansyah mengatakan angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 lalu.

Pada Tahun 2017 angka kemiskinan 5,62 persen atau 10.000 an jiwa dan di tahun 2018 turun menjadi 4,80 persen atau 6.600 jiwa.

"Di Indonesia dimana Provinsi Kep. Babel berada di peringkat 6 yang paling layak atau sedikit penduduk miskinnya. Untuk Provinsi Babel, Pangkalpinang berada di peringkat 3," kata Fitriansyah, Kamis (11/10/2018).

Dilanjutkannya, sementara data kemiskinan yang dikeluarkan Kementerian sosial pada bulan Februari 2018 itu 9.986 jiwa.

" Memang data ini di lapangan harus ada perbaikan dengan kenyataan di lapangan jadi perlu ada penyempurnaan dan verifikasi data," tukasnya.

Diakuinya data ini diperoleh dari pendataan perlindungan sosial tahun 2011 yang dilaksanakan BPS, dimutakhirkan tahun 2015 oleh BPS. Namun tahun 2017 diserahkan kepada Komisariat Daerah untuk pemutakhiran data.

"Kami menyikapi ini karena banyak keluhan dari para lurah karena data kemiskinan ini tidak pernah dimuktahirkan jadi data tahun 2017 itu warisan lama yang tidak pernah diverifikasi karena ada yang sudah meninggal dunia, pindah, jiwa," imbuhnya.

Ditambahkannya, karena itu pada tahun 2017 dibuat Pokja Data Daerah dan dialakasikan acaranya dua periode dalam satu tahun, yakni bulan Mei dan November.

"Alhamdulillah bulan April lalu sudah disetujui pergantian data sebanyak 171 keluarga penerima manfaat melalui mekanisme bertahap dari kelurahan sampai pusat," jelasnya.

Diakuinya, bila mengikuti aturan kriteria rumah tangga miskin dari BPS, maka di Kota Pangkalpinang ini sulit untuk menemukan orang miskin.

"Karena orang miskin di Kota Pangkalpinang ini rata-rata memiliki kendaraan, motor ada dua, tidak ada lagi rumah yang berlantai tanah, beratap daun, kadang-kadang punya hp bagus," ungkapnya.

Bila diterapkan dimensi kemiskinan BPS itu maka tidak ada lagi kemiskinan di Pangkalpinang sehingga dinas sosial menerapkan Pokja Data melalui musyawarah kelurahan.

"Jadi kalau ada 10 orang yang bermusyawarah dimana 8 orang menyatakan miskin maka dia termasuk miskin tapi kalau hanya 2 orang yang menyatakan miskin maka dia tidak termasuk miskin," jelasnya.

Diakuinya hal ini berkaitan dengan kuota penerimaan beras sejahtera (rastra) di kelurahan itu.

"Ke depan kita akan membuat indikator kemiskinan daerah sehingga tidak lagi berpatokan dengan dimensi kemiskinan yang dibuat BPS, nanti akan kita diskusikan bersama OPD lainnya," tukasnya.

Subscribe Channel Youtube Bangka Pos:

Penulis: edwardi
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved