Kementerian PUPR Berikan Skema Baru Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Dalam skema baru ini, masyarakat mendapatkan bantuan berupa uang muka sebesar 10 persen dari

Kementerian PUPR Berikan Skema Baru Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
Bangka Pos/Krisyanidayati.
Direktur Bina Sistem Pembiayaan dan Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rifaid M. Nur. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Bina Sistem Pembiayaan dan Perumahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rifaid M. Nur mengatakan pihaknya akan menerapkan skema baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Skema ini untuk menjawab permasalahan yang kerap dialami MBR khususnya yang tidak memiliki pekerjaan tetap, termasuk memberikan penjaminan pembiayaan.

Dalam skema baru ini, masyarakat mendapatkan bantuan berupa uang muka sebesar 10 persen dari harga rumah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Uang muka yang diberikan cukup besar dibandingkan dengan skema FLPP dan SSB yang hanya diberikan Rp 4 juta/unit.

Secara administrasi, masyarakat akan dipermudah pasalnya ada penjaminan dari pemerintah.

"BP2T ini untuk MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/pembiayaan bank pelaksana. Ada bantuan dari pemerintah berupa penjaminan atau asuransi, dan bantuan uang muka Rp 10 persen," katanya dalam sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan kepada masyarakat Bangka Belitung, di Soll Marina Hotel, Kamis (11/10/2018).

Menurutnya, skema baru ini tidak hanya untuk membeli rumah saja, melainkan juga membangun diatas tanah sendiri dan renovasi rumah.

"Masyarakat kalau punya tanah sendiri, kita bantu untuk pembangunan menggunakan pembiayaan dari perbankan, tiap bulannya nanti nabung besarannya ada hitungan teknisnya," katanya.

Menurutnya, selama ini persoalan yang dialami MBR untuk mendapatkan rumah ialah uang muka yang besar dan juga tidak ada penjami.

"Pemerintah memberikan jaminan ke premi ke asuransi, kalau ada jaminan pemerintah misalnya meninggal dunia, kebakaran," tambahnya.

Dana masyarakat yang tersimpan di BP2T imi minimal 5 persen dari nilai RAB dengan saldo minimal Rp 2-5 juta. Persyaratan harus menabung minimal 6 bulan. Skema ini akan dimulai pada 2018 ini.

Selain itu, menurutnya ada skema lainnya yang tadinya hanya diperuntukkan bagi ASN namun saat ini juga bisa diakses masyarakat umum yakni Tarpera, ini merupakan pindahan dari Bapertarum.

"Kalau Tapera non PNS dia menjadi peserta mandiri mereka nyicil seperti bayar BPJS, kalau PNS kan potong gaji," katanya. (*)

Penulis: krisyanidayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved