Bupati Nilai Surat Edaran Terkait Penonaktifan PBI, Hanyalah Strategi Dinkes

Untuk pencabutan penerima bantuan iuran (PBI) ia menyatakan sebenarnya dari Pemkab Bangka tidak sampai sejauh itu.

Bupati Nilai Surat Edaran Terkait Penonaktifan PBI, Hanyalah Strategi Dinkes
bangkapos/nurhayati
Mulkan 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM  --  Bupati Bangka Mulkan mengakui program vaksinasi MR yang diluncurkan pemerintah pusat ini menjadi problem dan dilema di daerah. Disatu sisi pemerintah menginginkan masyarakat sehat tetapi ada benturan di lapangan menyangkut adanya kandungan vaksin tersebut akhirnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mubah.

"Kita di pemerintah daerah dituntut pemerintah pusat harus memenuhi target bahwa harus mencapai target 95 persen. Ini sudah beberapa upaya yang kita lakukan. Bahkan kita sudah melibatkan LSM, Kemenag, MUI tetapi pencapaian kita sampai hari ini belum mencapai 70 persen baru 65 persen," jelas Mulkan kepada bangkapos.com, Senin (15/10/2018) di ruang kerja Bupati Bangka.

Terkait adanya surat edaran yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka perihal penerima bantuan iuran (PBI) menolak vaksinasi MR menurut Mulkan mungkin suatu strategi yang dilakukan dinas kesehatan supaya masyarakat punya animo untuk mengizinkan anaknya divaksinasi.

Namun untuk pencabutan PBI ia menyatakan sebenarnya dari Pemkab Bangka tidak sampai sejauh itu.

"Itukan hanya strategi saja yang dilakukan dinas kesehatan. Secara persuasif sudah dilakukan, sosialisasi sudah dilakukan tetapi masyarakat tetap adanya perbedaan pendapat, itu sah-sah saja. Kami dari pemerintah daerah dituntut oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan itu terutama jangan sampai penyakit campak dan rubella ini menular akhirnya kan menjadi beban pemerintah juga ketika masyarakat kita terjangkit penyakit campak dan rubella," ungkap Mulkan.

Dia mengatakan, dari dinas kesehatan menyampaikan mengenai adanya surat edaran tersebut tetapi selaku kepala daerah ia tidak gegabah mencabut penerima bantuan iuran (PBI) masyarakat. Dia mengatakan surat tersebut hanyalah surat internal untuk pihak puskesmas-puskesmas untuk melaksanakan program vaksinasi MR.

"Ketika terjadi gejolak di masyarakat surat tersebut harus dicabut saya sudah memerintahkan dinas kesehatan surat edaran itu jangan dilaksanakan. Mulai hari ini sudah kita cabut surat edaran itu," tegas Mulkan.

Untuk itu ia memastikan tidak ada permasalahan dan tidak ada pengurangan jumlah PBI di Kabupaten Bangka.

"Untuk itu kita pelan-pelan lah. Mungkin kita nanti juga akan buat laporan ke pemerintah pusat karena ini se Indonesia bukan hanya di Bangka saja. Mungkin kita hanya mengetahui seperti ini problemnya. Ya kalau tidak tercapai apa boleh buat. Tidak mungkin kita memaksakan masyarakat tidak boleh memaksakan hak asasi manusia di pelangaran lagi nantinya," jelas Mulkan

Untuk itu ia mengimbau agar seluruh elemen masyarakat membantu pemerintah daerah memberikan pencerahan kepada masyarakat manfaat vaksin MR ini untuk kesehatan.

Penulis: nurhayati
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved