Pemkot Pangkalpinang Dapat Penghargaan Karena Gelar Opini WTP

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan ‎Bangka Belitung (Babel) memberikan penghargaaan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang,

Pemkot Pangkalpinang Dapat Penghargaan Karena Gelar Opini WTP
BANGKA POS/DEDY QURNIAWAN
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel (kiri) memberikan penghargaaan kepada Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian di ruang rapat Wali Kota Pangkalpinang, Senin (15/10/2018). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi Menteri Keuangan atas capaian Pangkalpinang yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan mereka tahun 2017. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM -- Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan ‎Bangka Belitung (Babel) memberikan penghargaaan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Senin (15/10/2018).

Penghargaan diberikan karena Pemkot Pangkalpinang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan mereka pada 2017.

Penghargaan diberikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Babel Supendi kepada Plt. Wali Kota Pangkalpinang M. Sopian di ruang rapat Wali Kota dan disaksikan oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Pangkalpinang.

Supendi mengatakan, Pangkalpinang adalah satu dari empat pemerintah daerah yang mendapatkan WTP pada tahun ini. Tiga pemda lainnya adalah Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Pemprov Babel.

Menurutnya, penghargaan ini diharapkan juga menjadi pendorong agar Pemkot Pangkalpinang dapat menjaga dan meningkatkan capaiannya dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan mereka.

"Ini merupakan bagian dari apresiasi Menteri Keuangan kepada pemerintah daerah yang memang sudah bisa menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemertintah," kata Supendi kepada wartawan seusai penyerahan penghargaan.

Pada acara pemberian penghargaaan itu, Supendi juga memaparkan sejumlah kondisi keuangan di daerah. Menurutnya, hal ini perlu jadi perhatian.

Dia menyontohkan, keuangan pemerintah daerah di Babel sangat masih bergantung‎ dengan pemerintah pusat. Rata-rata ketergantungannya masih di atas 75 persen, kecuali Pemprov Babel yang berada di kisaran 67 persen.

"Ini berarti kemandirian daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah-nya masih lebih kecil. Perlu dipacu lagi, tetapi jangan sampai membebankan masyarakat," katanya.

Halaman
12
Penulis: Dedi Qurniawan
Editor: Ardhina Trisila Sakti
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved