Haziarto Sempat Terima Penawaran Pelegalan LGBT di Belitung, Begini Kisahnya

Haziarto Mengaku Pernah Mendapat Penawaran Pengesahan LGBT di Belitung

Haziarto Sempat Terima Penawaran Pelegalan LGBT di Belitung, Begini Kisahnya
POS BELITUNG/AL ADHI S
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Belitung Haziarto. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung Haziarto mengaku pernah mendapat penawaran tentang pengesahan pembuatan persatuan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Negeri Laskar Pelangi.

Perwakilan dari kelompok tersebut, sudah berbincang dan menginformasikan bahwa mereka ingin membangun komunitas itu secara legal. Tentunya perwakilan LGBT ini ingin mendapatkan surat, bahwa persatuan/kelompok yang mereka buat menjadi legal.

"Tapi langsung waktu itu saja bilang, tidak boleh. Baik itu membentuk persatuan, kelompok atau apapun itu, tidak boleh dan itu sudah jelas tidak disetujui oleh Kementerian," kata Haziarto kepada Posbelitung.co, Kamis (18/10/2018).

Pembantahan itu, telah disampaikan oleh Haziarto kepada perwakilan LGBT pada tahun 2017 lalu. Sebab, Pemerintah tidak mentolelir persoalan LGBT tersebut, terkhusus di Kabupaten Belitung.

"Jadi kalau di kita ini tidak ada persatuan atau paguyuban mereka (secara legal). Tapi kalau kehadiran mereka itu bisa dilihat sendiri sewaktu karnaval 17 Agustus mereka tampil, dan mereka membuat kelompok," ucapnya.

Prinsipnya, kata Haziarto, LGBT tersebut secara agama sudah bertentangan alias dilarang. Sedangkan secara kemanusiaan, ini menggangu orang yang tidak LGBT.

"Kami tidak tau berapa banyak, tapi ada komunitas tersendiri mereka. Untuk mencegah itu agar tidak menyebar, dan menular kepada yang lain, kalau kami secara formal jangan diberikan kesempatan kepada mereka mendapatkan selembar surat," ujarnya.

Kemudian, LGBT ini jangan diberikan kesempatan untuk tampil ditengah - tengah masyarakat, seperti kegiatan karnaval. Sehingga mereka lambat laut hanya sendiri-sendiri.

"Jangan sekalipun mereka diberikan peluang izin atau apapun, dan kami tidak menutup mata bahwa penyimpangan itu tetap ada. Termasuk pada saat kegiatan karnaval itu jangan diberikan izin mereka untuk tampil," bebernya.

Kata Haziarto, OPD nya memang sangat bertanggung jawab lantaran itu bagian dari penyimpangan sosial. Sehingga mereka tidak akan memberikan izin untuk membentuk paguyuban/komunitas/ persatuan LGBT.

"Karena secara nasional, terindikasi salah satu penyaluran HIV/AIDS itu dari LGBT juga. Nah mulai sekarang perihal ini harus dicegah secara bersama-sama," pungkasnya. (*)

Penulis: Disa Aryandi
Editor: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved