Kejari Tekan MoU Dengan Kades, Bukan Benteng Untuk Melindungi Koruptor

Menurutnya tujuan dari MoU ini bukan menjadikan kades sebagai target tetapi rekan pemerintah daerah untuk

Kejari Tekan MoU Dengan Kades, Bukan Benteng Untuk Melindungi Koruptor
Bangkapos/Nurhayati
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja antara Kejari Bangka dengan pemerintahan desa se Kabupaten Bangka, Jumat (19/10/2018) di Hotel Novilla Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Rilke Jeffri Huwae menegaskan bahwa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Under Standing (MoU) antara Kejaksaan Negeri Bangka dengan para kepala desa se Kabupaten Bangka bukan hak imun bagi aparatur desa untuk mendapatkan kekebalan hukum.

Menurutnya tujuan dari MoU ini bukan menjadikan kades sebagai target tetapi rekan pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana desa agar bisa tertib dalam pengelolaan, penyerapan dan pertanggung jawabannya.

"MoU bukan benteng para koruptor," tegas Jeffri saat penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja antara Kejari Bangka dengan pemerintahan desa se Kabupaten Bangka, Jumat (19/10/2018) di Hotel Novilla Sungailiat.

Ia juga menyatakan bahwa MoU tersebut bukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa tetapi merupakan pendampingan pihak kejaksaan kepada apatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. 

Dijelaskannya, kalau pengawasan bermuara pada sanksi, sedangkan pendampingan bermuara perbaikan sehingga tidak ada penindakan tetapi MoU tersebut bisa bermanfaat bagi para aparatur desa.

"Tidak ada kebanggaan sedikit pun bagi aparat hukum nangkap orang. Itu persepsi yang salah. Kita malah harapkan seperti di Belanda dan Swiss penjara tutup jadi mall.

Jangan ada ketakutan seakan-akan kejaksaan sebagai spionase, mata-mata anggaran," ungkap Jeffri kepada para kades se Kabupaten Bangka.

Ia berharap pencairan dana desa jangan sampai terlambat karena akan menyulitkan kades dalam penyerapan dan pertanggungjawaban dana desa.

Dia menilai dengan adanya koordinasi yang baik, para kades jangan takut menggunakan anggaran desa.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved